Rapat Paripurna Penetapan APBD-P 2018 Mubar Mulur 5 Jam dan Tak Kuorum

518
Suasana rapat paripurna penetapan APBD-P 2018 kabupaten Mubar.

Laworo, Inilahsultra.com – Rapat paripurna penetapan Perubahan APBD 2018 Kabupaten Muna Barat, Sabtu 28 September 2018 mulur hingga lima jam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menjadwalkan paripurna akan digelar pukul 09.00 WITA. Sayang rapat baru bisa dilaksanakan sekira pukul 13.30 WITA.

- Advertisement -

Berdasarkan informasi yang dihimpun jurnalis Inilahsultra.com, mulurnya rapat dikarenakan beberapa anggota legislatif dan sejumlah pejabat Pemda Mubar belum hadir di ruang paripurna kantor DPRD Mubar.

Rapat paripurna ini, turut dihadiri Wakil Bupati Mubar Achmad Lamani, Sekda Husen Tali, Sekretaris DPRD Mubar, OPD dan hanya 13 anggota dewan.

Cahwan, pimpinan DPRD Mubar saat membuka rapat mengaku meminta maaf atas mulurnya waktu sidang.

“Tidak ada tendesi lain terkait mulurnya waktu ini, ini semua hanya karena keadaan,” kata Cahwan saat memimpin sidang.

Rapat Tidak Kuorum

Sejumlah anggota DPRD Mubar mengajukan interupsi dalam sidang paripurna penetapan APBD-P 2018.

Anggota DPRD Mubar Munawir Dio menyebut, sidang paripurna yang digelar ini tidak kuorum.

Ke- 13 anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat untuk diambil keputusan.

Sebab, dalam peraturan perundang-undangan, dalam proses pengambilan keputusan sidang paripurna harus diikuti 2/3 dari total anggota DPRD. Total anggota DPRD Mubar sebanyak 20 kursi.

“Jadi dari angka 2/3 itu kita mendapat 13,3. Jadi minimal dalam mengambil keputusan itu harus ada 14 anggota DPRD yang hadir dan menandatangani secara lisan maupun fisik,” katanya.

Hal yang sama disampaikan anggota dewan lainnya, H Ilyas.

Ia menyarankan agar dalam pengambilan keputusan akan di diskusikan dalam rapat interen antara legislatif dan eksekutif.

“Hal ini juga akan menjadi dasar ketika dibawa di provinsi menjadi dasar bahwa dari hasil keputusan sebentar ini berdasarkan hasil kesepakatan di rapat paripurna,” kata Ilyas.

Ia menyarankan agar dibuat berita acara kesepemahaman bersama yang langsung ditandatangani oleh anggota DPRD yang hadir dengan pemerintah daerah.

Penulis : Muh Nur Alim
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...