Mengenal Enam Sesar Gempa di Bumi Sultra dan Potensinya

4993
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Dalam kurun waktu dua hari terakhir, daratan Sulawasi Tenggara sudah diguncang empat kali gempa dengan magnitudo 3 skala richter (SR).

Meski kecil, namun cukup membuat warga panik. Namun, perlu diingat, Sultra punya riwayat gempa hingga kekuatan 6 SR.

-Advertise-

Bahkan, dalam kesejarahannya, Sultra bagian kepulauan pernah diterjang tsunami pascagempa di wilayah NTT.

Lantas bagaimana sebenarnya kondisi geologi Sulawesi Tenggara?

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara (Forum PRB Sultra) Dr. Eng. Jamhir Safani kepada Inilahsultra.com menjelaskan secara detil riwayat gempa, tsunami dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana maha-dahsyat itu.

Menurutnya, gempa bumi di Sulawesi Tenggara tidak lepas dari aktivitas-aktivitas sesar yang ada di wilayah ini.

Beberapa literatur dan kajian menyebutkan bahwa terdapat lima sesar utama yang membelah wilayah ini yaitu Sesar Matano, Sesar Lawanopo, Sesar Kolaka, Sesar Naik-Tolo, dan Sesar Hamilton.

“Namun beberapa tahun belakangan ini, BMKG merilis satu sesar baru yang dinamakan Sesar Kendari. Kecuali Sesar Naik-Tolo, semua sesar tersebut berarah Barat Laut – Tenggara,” beber Jamhir, Jumat 5 Oktober 2018.

Satu hal yang menarik berkaitan dengan aktivitas Sesar Palu-Koro yang pada beberapa hari lalu menimbulkan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Sesar Palu-Koro tersebut memanjang ke arah Sulawesi Tenggara yang membentuk dua sistem sesar yaitu Sesar Matano dan Sesar Lawanopo. Kepingan wilayah Sultra yang berada di sisi utara Sesar Lawanopo mengikuti pergerakan Sesar Palu-Koro, dengan arah pergerakan Barat Laut – Tenggara.

Sedangkan kepingan Wilayah Sultra yang berada di sisi selatan Sesar Lawanopo mengikuti pergerakan Sesar Naik-Tolo yang berada di bawah Laut Banda, dengan arah sebaliknya yaitu Tenggara – Barat Laut.

“Jadi aktivitas Sesar Palu-Koro yang berlawanan arah dengan Sesar Naik-Tolo seolah menyobek jazirah Sulawesi Tenggara. Pada zona sesar inilah gempa bumi sering terjadi di wilayah Sultra,” katanya.

Menyalakan Alarm Gempa dan Tsunami di Bumi Anoa

Berdasarkan data rekaman kejadian bencana dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memang tidak ada data yang menunjukan tentang kejadian bencana tsunami di Sulawesi Tenggara yang diakibatkan oleh aktivitas sesar-sesar tersebut.

Baca Juga :  UHO Kendari Paling Banyak Terima Mahasiswa Bidik Misi

Hanya saja efek tsunami pernah dirasakan oleh sebagian masyarakat Sultra tahun 1991 khususnya yang tinggal di bagian selatan Pulau Muna dan Pulau Buton akibat aktivitas sesar di Laut Flores NTT.

“Belum adanya aktivitas sesar yang berada di Sultra yang tidak memicu tsunami, tidak harus membuat kita acuh atas potensi-potensi yang mungkin muncul. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada potensi tsunami di Sulawesi Tenggara. Kalau saja Sesar Naik-Tolo mempunyai kemampuan mendorong kepingan selatan jazirah Sultra berarah Tenggara-Barat Laut, maka seharusnya Sesar ini mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk memicu tsunami karena sesar ini berjenis Sesar-Naik dan berada di bawah Laut Banda,” jelasnya.

Salah satu alasan mengapa aktivitas Sesar Naik-Tolo tidak menimbulkan tsunami sampai saat ini adalah karena seringnya terjadi gampa-gempa kecil pada zona sesar ini, sehingga energinya tidak terakumulasi karena dilepas secara terus menerus.

“Oleh karena itu kita perlu memberi perhatian serius pada sesar-sesar yang berada di bawah dasar laut di wilayah ini. Kajian-kajian ilmiah perlu dilakukan agar terhimpun informasi yang akurat,” ujarnya.

Proyeksi Mitigasi Bencana Masih Minim

Menurut Jamhir, pencegahan dan mitigasi gempa bumi dapat dilakukan dengan pendekatan struktural dan non-struktural. Kedua pendekatan ini mesti didorong oleh pemerintah daerah untuk implementasinya.

Pendekatan bersifat struktural misalnya penetapan zona-zona rawan gempa bumi, penetapan standar bangunan aman gempa, dan pengawasan atas pelaksanaan tata ruang dan bangunan aman.

“Hal yang terakhir ini penting untuk ditegakkan karena penetapan standar bangunan aman gempa menjadi tidak berguna jika tidak diikuti dengan pengawasan dan pelaksanaan taat ruang yang baik,” paparnya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat. Masyarakat harus dididik dan dilatih cara-cara untuk menyelamatkan diri dan survive dalam keadaan bencana gempa bumi.

“Banyak masyarakat tidak memperhitungkan langkah penyelamatan diri yang tepat saat gempa bumi terjadi, misalnya tanpa menyadari tetap berdiri di balik tembok saat gempa terjadi, dan banyak hal lainnya,” bebernya.

Ia menyebut, bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah harus menjadi pelajaran serius dari Pemprov Sultra sampai ke bawah.

Baca Juga :  Penjual Durian Penyebab Kemacetan di By Pass Kendari

Infrastruktur yang dibangun puluhan tahun dan dengan biaya ratusan triliun rupiah, hancur luluh lantah dalam hitungan menit saja.

“Infrastruktur mungkin masih dapat dipulihkan dalam hitungan beberapa tahun ke depan, sebagaimana kejadian di Aceh. Tapi korban jiwa dalam jumlah ribuan dan trauma merupakan hal yang tidak bisa dikuantifikasikan. Orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, dan saudara kehilangan sudara tentunya menimbulkan duka,” katanya.

Terkait mitigasi bencana di daerah, kata dia, Pemerintah Daerah sebenarnya telah mempunyai panduan umum tentang penanggulangan bencana berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan juga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

Namun penjabaran lebih jauh dalam bentuk implementasi Perda tersebut belum ada. Misalnya, bagaimana Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana dibuat dan diintegrasikan dalam RPJMD.

“Bagaimana system penganggaran untuk program pengurangan risiko bencana dan penanganan darurat bencana? Apakah tersedia dana siap pakai atau “on call” dalam APBD untuk penanganan darurat? Apakah ada kebijakan logistik abadi atau logistik siap pakai untuk tanggap darurat? Apakah telah dibuat regulasi (SOP) pengaturan teknis penetapan status siaga, penetapan status darurat, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mengikat seluruh stakeholder di Sulawesi Tenggara. Saya kira hal-hal ini yang mesti dipikirkan dan diimplementasikan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya,” tuturnya.

Ia berharap, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan bahu membahu memikirkan dan berupaya dalam pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tenggara.

Ia pun menyebut, hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan termasuk juga kalangan dunia usaha.

Pemerintah Daerah dapat menggaet perguruan tinggi untuk melakukan kajian akademik tentang potensi-potensi gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kajiannya mesti multidisiplin dan terintegrasi, sehingga hasil kajiannya lebih komprehensif. Saya kira kalangan perguruan tinggi akan menyambut baik ajakan pemerintah daerah,” pungkas Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Sulawesi Tenggara (Forum FPT PRB Sultra) ini.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here