Kendari, Inilahsultra.com – Nama La Masikamba tetiba menjadi perbincangan hangat setelah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dinukil dari Liputan6.com, La Masikamba selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, ditetapkan sebagai tersangka suap terkait kasus kewajiban bayar pajak perorangan Tahun 2016.
Selain La Masikamba, KPK juga menjerat Supervisor Pemeriksa Pajak KKP Ambon, Sulimin Ratmin, dan pihak swasta pemilik CV. AT bernama Anthony Liando.
Anthony diduga memberikan suap kepada La Masikamba dan Sulimin sebesar Rp 320 juta. Pemberian dilakukan guna mengurangi kewajiban pihak Anthony.
Dari perhitungan wajib pajak perorangan, Anthony seharusnya membayar pajak antara Rp 1,7 hingga 2,4 miliar. Namun lantaran janji atau hadiah sebesar Rp 320 juta, Anthony hanya diwajibkan membayar pajak Rp 1,037 miliar.
Pemberian suap sebanyak Rp 320 juta dilakukan Anthony secara bertahap. Pertama pada 4 September 2018 sebesar Rp 20 juta. Anthony mentransfer uang tersebut ke rekening anak Sulimin.
Kemudian pemberian kedua pada 2 Oktober 2018 sebesar Rp 100 juta dari Anthony di kediaman Sulimin. Ketiga uang sebesar Rp 200 juta diberikan Anthony kepada La Masikamba pada akhir September setelah surat ketetapan pajak diterima Anthony.
“Selain pemberian tersebut, LMB (La Masikamba) juga menerima pemberian lainnya dari Anthony sebesar Rp 550 juta pada 10 Agustus 2018,” kata pimpinan KPK La Ode M Syarif.
La Masikamba bukanlah pejabat tanpa prestasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada 2017 lalu, ia berhasil mengukir sejarah di tingkat nasional.
Dari 342 Kepala KPPP se-Indonesia, La Masikamba didaulat sebagai salah satu pimpinan kantor pelayanan terbaik dan menempati urutan ke 6 besar tingkat nasional.
Ia kemudian diganjar penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Keungan RI, Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
Salah satu program yang membuatnya jadi kepala kantor pelayanan pajak terbaik adalah memadukan program Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Maluku, yakni Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dengan program Ditjen Pajak, Daftar Transaksi Harian/Rekapitulasi Harian (DTH/RTH) untuk menjadi bagian dari pengawasan perpajakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu dalam merealisasikan program Ditjen Pajak terkait, Tax Amnesti dan e-Filling La Masikamba juga dinilai berhasil. Dia juga dianggap sukses mendongkrak tingkat kesadaran masyarakat Maluku akan pajak. Bahkan La Masikamba mendeklarasikan Provinsi Maluku sebagai provinsi menuju sadar pajak dan menjadi yang pertama di Indonesia.
La Masikamba Pernah Masuk Bursa Wawali Kota Baubau
Meski hanya sebatas bakal calon, nama La Masikamba pernah mencuat dalam perhelatan demokrasi di Pilwali Kota Baubau.
Pada Pilwali Baubau 2008 dan 2012, namanya masuk dalam bursa bidikan partai politik.
Pada Pilwali Kota Baubau 2012 lalu, mantan pegawai pajak Kota Sorong Papua ini sempat mendaftar di PDI Perjuangan.
Antara menyebut, La Masikamba bersaing dengan Ibrahim Marsela (mantan Wakil Wali kota Baubau), La Ode Mustari (Sekretaris DPRD Kabupaten Buton), Dr Ansir, SE MSi (Dosen Fakultas Ekonomi Unhalu Kendari), dan Suhufan (mantan Sekretaris Kota Baubau).
Namun demikian, ia tak jadi maju karena pilihan partai tak jatuh kepadanya.
Editor : La Ode Pandi Sartiman
