Kendari, Inilahsultra.com – Momen pertemuan singkat Bupati Konawe, Kery Syaiful Konggoasa dan Gubernur Sultra, Ali Mazi usai Rapat Pemprov Sultra bersama KPK, Selasa 16 Oktober 2018 berlangsung seru.
Dialog itu layaknya ajang curhat. Kepada Ali Mazi, Bupati Konawe dua periode itu mengeluh soal kecilnya gaji seorang kepala daerah di level kabupaten.
Menurut Kery, pemerintah perlu menelaah ulang kebijakan besaran gaji seorang bupati.
Bukan tanpa sebab, Ketua Harian DPW PAN Sultra itu berujar demikian.
Nominal gaji bupati/wali kota berkisar Rp 6 jutaan per bulan, dinilai Kery terlampau kecil. Jumlah itu tak sebanding dengan besarnya beban kerja dan tanggung jawab seorang kepala daerah di kabupaten.
Bayangkan saja, kata Kery, dengan besaran gaji minim tersebut, seorang bupati dituntut bersih dan teliti mengelola dana APBD yang mencapai triliunan.
“Sama kita dicarikan jalan untuk dijerumuskan (penjara). Kita pertanggungjawabkan uang triliunan di APBD. Baru digaji 5 jutaan, memang kita sengaja dicarikan jalan mau dijerumuskan,” celutuk Kery di hadapan Ali Mazi.
Ditambah lagi, lanjut Kery banyak kewenangan bupati yang dipangkas, diambil alih pusat. Termasuk Pemprov dalam hal ini pejabat gubernur.
“Dimana kita mau curi uang. Hanya tinggal IMB saja yang diurus. Bayangkan Pilkada habis berapa. Kita jalan banyak yang ikut. Ada keluarga. Ada anak. Banyak yang dibiayai. Banyak biaya tak terduga. Kita pergi jual telur saja. Memang kita dicarikan jalan untuk dijerumuskan,” keluh Kery.
Curhat nyeleneh Bupati Konawe ini disambut anggukan senyum Ali Mazi. Ia seolah mengamini nasib miris pejabat bupati bergaji minim.
“Iya betul juga itu,” singkat Ali Mazi sambil tertawa.
Kery berharap Ali Mazi turut menyuarakan kenaikan gaji bupati/wali kota agar aparat di daerah tak tergiur melakukan tindak korupsi sebagaimana diwanti KPK.
Dalam berbagai forum resmi di pusat, Kery mengaku kerap menggaungkan permintaan revisi gaji pejabat bupati/wali kota.
“Mesti naik jangan ada tetek bengek, jangan ada jebakan Batman lagi,” ulasnya.
Kebijakan pemberantasan korupsi yang gencar disuarakan KPK mesti diikuti upaya pemerintah meningkatkan pendapatan/penghasilan kepala daerah. Termasuk aparat sipil lewat kebijakan anggaran yang realistis dengan pertimbangan beban kerja dan tanggung jawab.
“Kalau Bupati mungkin bisa melihat indikator berapa besar PAD atau jumlah masyarakat untuk kenaikan gaji. Indikatornya bisa dari situ kalau pemerintah memang mau naikkan gaji bupati,” saran Kery.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
