Bawaslu Kembali Loloskan Tiga Mantan Napi Korupsi Calon DPD RI Dapil Sultra

Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali meloloskan tiga mantan narapidana korupsi untuk maju Pilcaleg 2019.

Ketiganya itu adalah LM Bariun, Yani Muluk dan Masyhur Masie Abunawas. Mereka merupakan penggugat atas keputusan KPU yang tidak meloloskan dalam DCT Calon DPD RI daerah pemilihan Sultra.

-Advertisement-

Kepastian adanya putusan ajudikasi Bawaslu ini disampaikan oleh anggota KPU Sultra Iwan Rompo Banne. Pihaknya sudah mendapatkan salinan putusan ajudikasi Bawaslu RI atas gugatan Bariun cs.

“Ada tiga yang dikabulkan gugatannya. Semuanya calon DPD RI,” ungkap Iwan Rompo Banne, Selasa 16 Oktober 2018.

Pernyataan Iwan ini juga terkonfirmasi dari LM Bariun sendiri yang juga dikabulkan permohonannya oleh Bawaslu.

Melalui pesan WhatsAppnya, Bariun mengirim foto dokumen salinan putusan ajudikasi Bawaslu.

Ada empat poin putusan yang dikeluarkan Bawaslu yakni, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Memerintahkan termohon (KPU) untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/ 06/ KPU/ IX/ 2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengara sepanjang pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan dukungan calon perseorangan dan ayarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Memerintahkan termohon untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada poin empat, Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan ketiganya dalam DCT sepanjang mereka melengkapi jumlah syarat dukungan.

“Memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan putusan inj paling lama tiga hari dibacakan,” tuturnya.

Iwan Rompo menyebut, obyek sengketa dan subyek hukum dari putusan ini ada di KPU RI.

“KPU Sultra menunggu perintah tertulis dari KPU RI terkait tata cara menindaklanjuti putusan ini,” jelasnya.

Jika sudah keluar petunjuk KPU RI, lanjut Iwan, maka KPU Sultra akan melaksanakan berdasarkan tata cara dan petunjuk dimaksud.

“Kita akan undang yang bersangkutan dan LO untuk memasukan dokumen yang dibutuhkan,” jelasnya.

Ketiga calon ini, kata Iwan, masih perlu melengkapi berkas berikut perbaikan jumlah dukungan.

TMS Saat DCS

Tiga calon DPD RI dapil Sultra ini sebelumnya telah melalui serangkaian pencalonan Pemilu 2019.

Pada saat pendaftaran, mereka mengajukan 2 ribu dukungan berupa KTP ke KPU, berikut syarat calon.

Namun, belum dilakukan diverifikasi jumlah dukungannya, pada tahapan penetapan DCS ketiganya teradang oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi maju caleg.

Dengan ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS) maka, ketiganya tidak bisa lanjut pada tahapan berikutnya.

Di tengah perjalanan, beberapa calon bernasib sama dengan mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu. Diantaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh.

Bawaslu pun mengabulkan gugatan mereka dan menganggap PKPU 20 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, putusan Bawaslu ini kemudian mengundang reaksi publik dan menganggap putusan Bawaslu berasa judical refiew di Mahkamah Agung.

Karena putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti KPU, beberapa pihak mengajukan judical refiew ke MA.

Akhirnya, dalam putusannya, MA menyatakan bahwa PKPU 20 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan membolehkan mantan terpidana korupsi untuk nyaleg.

Adanya kepastian hukum terhadap kedudukan PKPU 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU, maka Masyhur Masie Abunawas, Bariun dan Yani Muluk mengajukan gugatan ke Bawaslu RI agar diloloskan.

Bawaslu RI kemudian memutuskan bahwa mereka layak caleg berangkat dari putusan MA.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments