Bangun Infrastruktur, Pemda Mubar Berencana Mengutang ke Pusat Rp 200 Miliar

402
Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada bersama Dirjen Keuangan dan Bina Daerah Syarifuddin Udu
-Advertise-

Laworo, Inilahsultra.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar seminar Bedah Rancangan APBD Mubar Tahun 2019.

Kegiatan ini digelar di Aula Sekertariat Pemda Mubar yang dihadiri oleh Bupati Mubar LM Rajiun Tumada, didampingi Wakil Bupati Achmad Lamani, Sekretaris Daerah Husen Tali serta ketua DPRD Mubar Cahwan.

-Advertise-

Selain itu, dalam seminar ini turut hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin Udu.

Seminar ini dibahas tentang rencana Pemda Mubar meminjam uang ke pemerintah, melalui pusat investasi pemerintah (PIP) sebesar Rp 200 miliar.

Bupati Mubar LM Rajiun Tumada mengaku, dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mempercepat proses pembangunan jalan ringroad Laworo dan Rumah Sakit Umum Daerah.

“Pinjaman dana Rp 200 miliar ini dilakukan karena anggaran dalam APBD masih terbatas,” katanya, Selasa 6 November 2018.

Menurut Rajiun, untuk menopang percepatan pembangunan di daerah tersebut, tidak bisa hanya mengandalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Ia menilai, dua sumber anggaran ini tidak mencukupi dalam menunjang pembangunan daerah.

Dengan pertimbangan yang matang, maka keputusan mengutang ke pemerintah pusat merupakan langkah yang tepat.

“Tujuannya jelas dan sangat berdampak pada masyarakat. Seperti percepatan pembangunan jalan Ringroad Laworo sepanjang 36 kilometer. Pembangunan perkantoran Bumi Praja Laworo dan Pembangunan RSUD Mubar,” terangnya.

Rajiun mengaku, rencana pinjaman dana sebesar Rp 200 miliar tersebut telah dikonsultasikan dengan Kemendagri.

“Alhamdulillah sudah ada sinyal dari Kemendagri, tinggal di DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin Udu menyebut, Mubar sudah layak mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat.

Ia menyebut salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman adalah harus meraih predikat pengelolaan keuangan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Baca Juga :  Kejari Konawe Selatan Eksekusi Koruptor Dana Desa

“Alhamdulillah Mubar mendapat itu (WTP). Dilihat dari segi kelayakan, sudah layak. Cuma segi besaran kita lihat dulu,” tuturnya.

Namun demikian, sebelum menyetujui pinjaman ini, pihaknya akan menurunkan tim khusus untuk memastikan rencana itu betul-betul sesuai aturan.

“Kita akan turunkan tim supaya proposal anggaran sebanyak Rp 200 miliar tidak menyalahi aturan. Silakan Pemda Mubar masukan proposalnya nanti kita verifikasi,” tandasnya.

Penulis : Muh Nur Alim
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

1 KOMENTAR

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here