Pendamping Desa : Kontraknya Dilarang Berpolitik Praktis, Dibolehkan KPU untuk “Nyaleg”

761
Ilustrasi (Foto Pattiro)
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Munculnya surat edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Sultra Tasman Taewa tentang permintaan pengunduran diri pendamping desa maju Calon Legislatif (Caleg), menuai pro kontra.

Di pihak pendamping desa, keputusan Tasman Taewa ini dianggap merugikan.

-Advertise-

Ketua Forum Pemerhati Tim Pendamping Profesional (FPTPP) Sultra, Sirajuddin, menolak mengundurkan diri sebagai tenaga pendamping desa. Ia adalah satu dari 27 nama yang diminta Dinas PMD untuk mundur dari pendamping profesional karena maju caleg.

“Jika Satker tetap berpegang teguh pada keputusanya melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) kepada kita yang Caleg, kami akan melawan melalui jalur hukum ke PTUN,” tegasnya dinukil dari Sultrakini.com, Senin 5 November 2018.

Menurutnya, PHK terhadap tenaga pendamping harus melewati mekanisme forum pembuktian dan rekomendasi KPW.

Namun, bagi Dinas PMD Sultra, keputusan ini sejalan dengan surat Direktur Pemberdayaan masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal (Ditjend) PPMD Kemendesa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor:727/DPMD.6/XI/2016 pada 7 November perihal Standar Operational Prosedur (SOP) pembinaan dan pengandalian tenaga pendamping profesional dan surat penjanjian kontrak.

Isinya, pendamping profesional tidak boleh mengurus partai politik dan melakukan kegiatan politik praktis yang dapat menganggu kinerja program.

Dikutip dari laman Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terlibat politik praktis merupakan hal yang haram bagi pendamping profesional.

Bila itu dilakukan, maka bisa dikatakan telah melanggar kode etik pendamping desa. Dinas PMD, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) berhak memutus kontrak kerja pendamping bila terbukti terlibat.

“Di dalam kode etik pendamping desa, kalau terbukti dia berafiliasi dan terlibat dalam aktivitas politik maka dia akan langsung dipecat. Jadi kalau dia masuk struktur partai dia akan langsung dipecat. Jadi aturan mainnya tidak diperbolehkan aktif di politik,” tegas Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDTT, Ahmad Erani Yustika kepada Detik.com.

Ditangani Bawaslu Sultra

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra tengah memproses dugaan pelanggaran administrasi terkait pendamping desa maju caleg.

Baca Juga :  Pesta Rakyat AMAN, Baubau Kirim 150 Talang

Saat ini, prosesnya sudah berlangsung setengah jalan. Bawaslu dalam putusan pendahuluannya, menerima legal standing permohonan pemohon dalam hal ini, Eko Purwanto.

“Dalam putusan pendahuluan waktu lalu, kita sudah diterima. Tadi siang mendengarkan pokok permohonan pemohon,” kata anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam.

Menurut Munsir, putusan Bawaslu akan keluar setelah mendengarkan keterangan pemohon maupun termohon. Apa pun putusan Bawaslu, kata dia, wajib ditindaklanjuti oleh KPU.

Meski belum ada simpulan atas putusannya, sudah ada bayangan awal terhadap duduk persoalan masalah ini.

Munsir menilai, secara normatif tidak ada ketegasan dalam undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan pendamping desa boleh atau tidak maju nyaleg.

Sebab, dalam frasa undang-undang, makna “pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” perlu diperjelas.

“Bawaslu tidak dalam menafsir tapi implementasikan. Bisa saja nanti kita meminta pendapat ahli terkait frasa undang-undang ini. Karena menyangkut kepastian administratif,” jelasnya.

Munsir berpesan, hal ini tidak perlu dipolemikkan terlalu jauh. Bila ada pihak yang memiliki bukti bahwa dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, segera dilaporkan ke Bawaslu.

“Jangan berpolemik. Tunggu putusan administrasi Bawaslu saja,” tuturnya.

KPU Tak Melarang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra turut dimintai tanggapannya terkait adanya pendamping desa yang maju Caleg.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib syarat caleg itu tertuang pada pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k UU 7/2017. Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, anggota TNI, anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.

Hal ini pun diteruskan dengan petunjuk KPU RI melalui Surat 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, perihal kewajiban mengundurkan diri.

Baca Juga :  Lima Besar KPU Sultra Diumumkan, Dua Incumbent Bertahan

“Bahwa bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas sebagaimana tersebut di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya,” kata Natsir.

Lantas apakah pendamping desa ini bukan bagian dari badan lain yang sumber keuangannya berasal dari negara?

Menurut Natsir, yang dimaksud dengan badan lain adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang didanai oleh APBN.

Berdasarkan data KPU, ada 30 lembaga non-kementerian yang bersumber dari APBN. Di situ tidak disebutkan pendamping desa yang menjadi tenaga kontrak dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Tidak semua yang memperoleh penghasilan bersumber dari keuangan negara dan keuangan daerah hal terlarang untuk menjadi caleg sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dikembalikan ke PPK

Bagi KPU, caleg yang telah ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon.

Secara aturan, KPU tidak melarang pendamping desa maju caleg. Namun bila hal ini dilarang oleh lembaga yang tempatnya bekerja, maka itu regulasi yang tak bisa diintervensi KPU.

Hal ini sama dengan caleg yang mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Di KPU, tidak melarang caleg daftar CPNS. Tapi bila dikembalikan pada aturan CPNS, maka pengurus partai politik dilarang ikut CPNS.

Hal ini lah, kata Natsir yang patut diketahui publik. Sebab, KPU tidak mengatur secara keseluruhan termasuk latar belakang pekerjaan caleg (di luar ketentuan yang disyaratkan undang-undang).

“Selama memenuhi syarat dan ketentuan, maka yang bersangkutan dibolehkan untuk caleg,” katanya.

Anggota KPU Sultra Iwan Rompo Banne menyebut, pendamping desa ini ibarat penyedia jasa yang diangkat oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) bukan oleh pejabat pembina kepegawaian semisal gubernur atau bupati/wali kota.

“Sehingga mereka tidak termasuk yang harus mengundurkan diri karena gajinya berasal dari kontrak antara penyedia jasa (pendamping desa) dengan PPK,” tuturnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here