Pelantikan PAW Tiga Kader PAN di Mubar Diduga Dijegal

276
Hamsah, kader PAN Mubar yang pelantikannya sebagai wakil rakyat diduga sengaja dijegal.
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Polemik pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Muna Barat (Mubar) masih terus bergulir. Harusnya, ada tujuh nama yang dilantik sebagai PAW, namun hanya tiga orang saja yang dilantik oleh Plt Ketua DPRD Mubar, Cahwan pada 31 Oktober 2018 lalu.

Ketiga orang yang dilantik adalah Nurdia Saangu menggantikan Rinamu dari PPP, Al Jamail mengganti Nur Aisyah dari PPP. Ahmad Abbas Karib Menggantikan Yusran dari Nasdem.

-Advertise-

Berdasarkan, surat keputusan (SK) hasil pleno KPU Mubar dengan Nomor: 155/PY.04.1-SD/7413/KPU-Kab/X/2018 seharusnya yang dilantik pada Tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak 7 orang. Satu dari tujuh nama yang tercatat dalam surat KPU adalah Hamsah, kader PAN.

Ditemui di Kendari, Hamsah membeberkan, bahwa dirinya salah satu calon PAW DPRD Mubar yang dijegal untuk dilantik.

Ia menyebut, ada empat orang yang harusnya dilantik bersama tiga anggota hasil PAW beberapa waktu lalu.

Adalah Kadir Baiduri yang mengantikan Salim Satri dari Partai PPP. Kemudian, tiga kader PAN yakni, Wa Ode Andriyani Umar menggantikan Samad A. Syamsur. Lalu, Hamsah, menggantikan Amiludin dan La Harifu menggantikan Munarti.

“Harusnya Plt Ketua DPRD Mubar harus betindak sesuai peraturan perundang-undangan. Tetapi Plt Ketua DPRD Mubar tidak mengindahkan perundang-undangan, terutama PP nomor 12 tahun 2018 pasal 104,” kesalnya saat ditemui Inilahsultra.com di Kendari, 7 November 2018.

Dia menduga, ada permainan yang terjadi di DPRD Mubar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab atas persoalan PAW ini. Sebagai kader PAN dirinya merasa termasuk orang yang dikorbankan.

“Proses PAW tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan prosedural, pimpinan DPRD Mubar, Cahwan sebagai kader patai Demokrat tidak menunjukan sebagai orang negarawan,” ucapnya.

Baca Juga :  Minim Jejak, Identitas Mayat Wanita di Kapontori Buton Belum Terungkap

Ia menyebut, pimpinan DPRD harusnya mengetahui mekanisme, apalagi sebagai wakil rakyat pembuat aturan.

Harusnya, kata dia, pimpinan DPRD Mubar mengacu pada PKPU nomor 6 dan pada pasal 104 ayat 5.

“Ketika bupati tidak meneruskan surat itu, maka pimpinan DPRD wajib meneruskan ke Gubernur. Saya khawatir jangan sampai pimpinan DPRD masuk angin dalam kasus ini,” kesalnya.

Buntut masalah ini, dia menganggap, sistem administrasi di Sultra, carut marut karena tidak mengindahkan edaran Mendagri, dan tidak mengacu pada perundang-undangan.

Penulis : Onno
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here