Kendari, inilahsultra.com – Seluruh Bupati/walikota se-Sultra dianjurkan memanfaatkan peluang pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (MSI) untuk memecahkan masalah keterbatasan APBD dalam upaya membangun infrastruktur.
Saran ini disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi saat rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Sultra Jumat pekan lalu.
PT SMI merupakan perusahaan BUMN yang bernaung dibawah Kementrian Keuangan RI. Perusahaan finance plat merah ini mengucurkan pinjaman pada pemerintah di daerah guna pembangunan infrastruktur.
Objek pembiayaan PT SMI sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 antara lain infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta infrastruktur lain atas persetujuan Menteri Keuangan.
Kabupaten Konawe salah satu daerah pertama di Sultra menjalin mitra dengan PT SMI. Lewat program pendidikan pinjaman, seperti dituturkan Bupati Konawe Kery S Konggoasa pihaknya berhasil mewujudkan pembangunan rumah sakit modern.
“Kita sudah punya rumah sakit. Itu hasil program kerjasama dengan PT MSI,” aku Kery ditengah rapat.
Mendengar informasi tersebut, Plt Wali Kota Kendari Sulkarnain menyatakan ketertarikan.
Kata dia, ada banyak agenda pembangunan infrastruktur di Kota Kendari. Namun akibat keterbatasan APBD, banyak yang belum bisa terealisasi.
Hanya saja, keinginan Sulkarnain terganjal masalah status. Sebagai kepala daerah yang belum permanen ia tak bisa mengambil kebijakan strategis dalam bidang anggaran.
“Saya belum defenitif Pak Gub,” keluh Sulkarnain pada Gubernur Sultra.
Sebagian diketahui, kemitraan dengan PT SMI hanya bisa diteken oleh kepala daerah defenitif. Hal ini juga diakui sejumlah kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Keluhan Sulkarnain dibalas senyum oleh Ali Mazi. Ia mengatakan akan membantu percepatan pelantikan Walikota Kendari defenitif agar pelayanan publik dan program pembangunan bisa berjalan maksimal.
Selain Sulkarnain, pada kesempatan itu Bupati Konkep turut menyampaikan keluhan soal program kemitraan dengan PT SMI.
Kabupaten pecahan Konawe ini sejatinya sudah menggagas rencana pinjaman ke lembaga finansial milik pemerintah tersebut. Hanya saja, langkah ini justru mendapat penolakan keras di DPRD Konkep.
“Nanti kita akan cek masalahnya apa. Kok bisa kebijakan pembangunan untuk masyarakat bisa tidak didukung,” ujar Ali Mazi.
Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Sultra sendiri dihadiri 10 kepala daerah. Mereka adalah Plt Wali Kota Kendari, Sulkarnain, Bupati Konawe, Kery S Konggoasa, Bupati Buton, La Bakry, Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Kepulauan, Amrullah, Bupati Muna Barat, Raji’un Tumada, Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah, Wakil Bupati Buton Tengah, La Ntau, Wakil Bupati Kolaka, Jayadin dan Wakil Wali Kota Baubau LM Monianse.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
