KIP Sultra Dorong Pergub tentang Keterbukaan Informasi

256
Wakil Ketua KIP Sultra Supriadin

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Keterbukaan Informasi sebagai bentuk penguatan lembaga ini.

Wakil Ketua KIP Sultra Supriadin mengungkapkan, KIP adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang No 14 tahun 2008 untuk memastikan terciptanya tradisi keterbukaan informasi pada badan-badan publik yang ada di Sulawesi Tenggara.

- Advertisement -

Selanjutnya, keberadaan dan pengesahan KIP Sulawesi Tenggara dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 216 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bhakti 2017 sampai 2021.

Perjalanan KIP Sulawesi Tenggara selama satu tahun ini belum menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan harapan. Ketidakefektifan tersebut terjadi akibat kurangnya dukungan Pemerintah Provinsi atas kerja-kerja KIP Sulawesi Tenggara.

Adapun permasalahan mendasar hingga KIP tidak dapat berbuat banyak adalah belum jelasnya posisi kelembagaan KIP dalam tata pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Belum adanya kantor/sekretariat beserta sarana pendukungnya yang representatif,” beber Supriadi melalui rilisnya, Rabu 14 November 2018.

Kemudian, belum adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kerja-kerja KIP. Belum maksimalnya dukungan pembiayaan/anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya regulasi di tingkat provinsi sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi yang menjadi dudukan atau sandaran keberadaan KIP Sulawesi Tenggara. Regulasi dapat berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur,” katanya.

Atas pertimbangan yang mendesak dan afektivitas, ia berharap Pemerintah Provinsi dapat merespon kebutuhan KI akan pentingnya regulasi di tingkat Peraturan Gubernur.

“KIP meyakini dan optimis bahwa pemerintah Provinsi di bawah pimpinan Gubernur Ali Mazi memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan tentu saja keterbukaan atau transparansi menjadi prinsip penting yang harus terpenuhi,” harapnya.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut dia, maka KIP berinisiatif untuk mengajukan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Sulawesi Tenggara yang mengatur secara lebih rinci tentang berbagai hal. Misal, terkait kedudukan kelembagaan KIP, tugas, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja KIP Sultra.

Kemudian, kesekretariatan dan tata kerja kesekretariatan. Lalu, pembiayaan

“Peraturan Gubernur tersebut adalah dasar dan komitmen bersama pemerintah bersama KIP dan juga seluruh stakeholder lain untuk membangun budaya transparansi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa informasi, di tahun 2019 mendatang, KIP memprioritaskan untuk mendorong badan publik agar menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...