Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi Sultra berencana kembali melanjutkan sewa gedung Menara Global di kawasan Kuningan Jakarta Selatan sebagai Kantor Badan Penghubung Provinsi Tenggara di Jakarta.
Langkah ini diambil setelah banyak keluhan menyangkut kondisi kantor Badan Penghubung Sultra yang kini menyatu dengan Mess Pemprov Sultra di Sumenep Jakarta.
“Ukuran ruangan terbatas. Hanya bagian basement yang bisa dipakai untuk ruang kantor,” ungkap Karo Pemerintahan Pemprov Sultra, Ali Akbar saat rapat koordinasi bersama bupati/wali kota se-Sultra dipimpin Gubenur Sultra, Ali Mazi beberapa waktu lalu.
Diakui Ali Akbar, sejak Juli 2017 kontrak Pemprov Sultra untuk penggunaan lantai 27-28 Gedung Menara Global berakhir. Kala itu pemerintah masih disibukkan aktifitas menangani pilkada serentak termasuk Pilgub Sultra. Alhasil penyewaan gedung di jantung ibu kota yang digagas Gubernur Nur Alam itu terhenti.
Sebagai alternatif, Kantor Badan Penghubung Sultra dialihkan ke Mess Pemprov Sultra yang telah tuntas direnovasi.
Mengetahui terbatasnya ruang di Mess Pemprov Sultra, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengajukan dua opsi untuk sarana Kantor Penghubung Sultra.
Langkah sementara adalah kembali menyewa Gedung Menara Global agar bisa mengakomodir aktivitas kesekretariatan Badan Penghubung Sultra. Termasuk kabupaten/kota di Sultra.
Lewat APBD, setiap daerah diharuskan urungan membiayai sewa gedung yang nilai kontra tahunannya mencapai Rp 1 miliar.
“Jadi setiap daerah ada (perwakilan) di situ. Dibuat layaknya miniatur Sultra. Mau rapat atau apa bisa manfaatkan gedung Menara Global. Bisa promosi potensi Sultra. Ada investor sebelum ke Sultra bisa meninjau potensi daerah ke Menara Global. Siapkan personil yang mampu dan cantik biar tertarik orang datang ,” ujar Ali Mazi.
Opsi kedua Pemprov Sultra menyarankan pembangunan gedung baru di Jakarta. Usulan diajukan Ali Mazi itu sebagai kebijakan jangka panjang agar Provinsi Sultra memiliki gedung representatif sebagai pusat Kantor Badan Penghubung. Anggaran pembangunannya tetap dilalakukan secara urungan oleh 17 kabupaten kota di Sultra.
Ide ini sontak mendapat dukungan penuh dari Bupati Buton, La Bakry. Jika pemerintah mengeksekusi ide tersebut, akan membawa citra positif dan menjadi bagian ikon pembangunan bagi duet Ali Mazi-Lukman Abunawas kedepan.
Dengan pola pembiayaan secara gotong royong seluruh kabupaten/kota semua Sultra, La Bakry yakin Pemprov Sultra dibawah kendali Ali Mazi bisa mewujudkan pembangunan gedung Kantor Penghubung Sultra baru di Jakarta.
Pemprov Sultra pun, lanjut La Bakry bisa melakukan ekspansi luas. Semisal menggaet Bank Sultra menambah kantor cabang baru di Jakarta. Bisa pula menjadi aset investasi PAD lewat program sewa gedung sebagaimana bisnis properti yang berlaku di Menara Global saat ini.
“Kalau pemerintah bisa upaya ada gedung sendiri itu luar biasa. Full menjadi milik pemerintah tidak lagi sewa. Bukan hanya kantor perwakilan daerah yang ada, tapi Bank Sultra juga bisa buka cabang disana. Bisa juga disewakan untuk kantor lain,” jelas La Bakry.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
