Menolak “Gila”, Memilih “Gila”

633

Publik terbelah kedalam dua pendapat berkait diikut sertakannya “orang gila” dalam daftar pemilih tetap (DPT), untuk dapat memilih pada pemilu 2019. Ada yang mendukung, namun tak sedikit yg menolaknya, tentu dengan ragam argumentasi dan perspektif.

Ihwal wacana pelibatan orang “gila” secara hukum wajib terproteksi haknya untuk dapat memilih pada pemilu 2019, bermula dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11/2018 (PKPU) yang melimitasi penderita gangguan jiwa/sakit ingatan tidak boleh didata masuk dalam DPT.

- Advertisement -

Limitasi demikian termuat pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU 11/2018 yakni untuk dapat menggunakan hak memilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) huruf b PKPU 11/2018 mengatur pemilih harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Eksistensi norma pasal 4 ayat (2) huruf b PKPU mendapatkan penolakan dari banyak pihak. Penolakan atas norma aquo bertolak atas kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.135/2015 bahwa penderita ganguan jiwa yang bersifat non permanen atau episodik  harus diproteksi hak nya untuk dapat memilih, wajib didata dalam DPT.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2015 menjadi alasan konstitusional sebagai rasionalitas memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk revisi PKPU atau membuat peraturan lebih tekhnis pemastian terakomodasinya penderita gangguan jiwa “non permanen” ikut masuk dalam DPT.

Gayung bersambut. Rasionalitas putusan MK membulatkan sikap KPU untuk mengakomodir pendataan penderita gangguan jiwa sepanjang gangguannya brsifat non permanen. Regulasi tekhnis dipersiapkan menjadi bekal KPU dan jajarannya untuk memastikan pendataan aquo, termasuk akan mengandeng tenaga medis kompoten berkait kejiwaan.

Sejatinya, UU 7/2017 (UU Pemilu) telah expressive verbis memberikan definisi pemilih sepanjang memenuhi syarat kumulatif, yakni: warga negara indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun/telah menikah, bukan TNI/Polri, dan tidak pernah dicabut hak pilihnya,. Sepanjang memenuhi 4 (empat) kiteria tersebut, maka ia terkualifikasi sebagai pemilih, dapat didata dalam DPT.

Baca Juga :  Berhenti Saat Mencalon Pileg

Karenanya, tak perlu ada pembatasan terhadap penderita “gangguan jiwa/sakit ingatan” demikian dalam PKPU, yang akhirnya hanya akan menimbulkan kegilaaan, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, UU Pemilu sesungguhnya dibentuk dengan rasio “menolak gila”, sehingga tak perlu melimitasi penderita gangguan jiwa/sakit ingatan.

Pengaturan

Pembebanan kewajiban kepada KPU untuk mendata penderita “gangguan jiwa”  dalam DPT adalah implikasi atas lahirnya putusan MK 135/2015. Namun perlu diingat, putusan aquo adalah hasil pengujian atas Pasal 57 ayat 3 huruf a UU 8/2015 (UU Pemilihan).

Ketika rezim pilkada yg terkoridori oleh UU pemilihan, ditegaskan pada pasal 57 ayat (3)  bahwa pemilih adalah bukan penderita gangguan jiwa/sakit ingatan. Frasa inilah yang diputuskan MK harus dimaknai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen dengan ketentuan harus dibuktikan surat atau pernyataan dari professional bidang kesehatan jiwa.

Kaidah hukum yang termuat dalam Putusan MK no.135/2018 hasil uji materiil UU Pemilihan coba diadopsi dalam melakukan pendataan DPT pemilu 2019. Padahal UU Pemilu tidak pernah di uji materilkan ke MK sehingga turunannya dalam bentuk PKPU wajib mengatur perihal dimaksud.

Jika saja KPU mencermati UU Pemilu yang tidak memasukkan frasa “bukan penderita gangguan jiwa/sakit ingatan” sebagai syarat kualifikasi pemilih, maka dapat disimpulkan pembentuk UU Pemilu menolak “gila” dan menemukan “kewarasannya”. Pembentuk UU Pemilu menyadari substansi putusan MK.

Namun, disayangkan “kewarasan” pembentuk UU tidak berjalan linear dengan pembentuk PKPU. Syarat tidak sedang “gangguan jiwa/sakit ingatan” justeru dimasukkan menjadi syarat seseorang dapat didata dalam DPT untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.

KPU lupa bahwa dengan penambahan syarat aquo memiliki implikasi serius terhadap hak-hak warga negara, yang seharusnya sesuai konstitusi harus diatur dalam UU. Dalam faktanya UU Pemilu tidak memberi batasan bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa untuk menjadi pemilih.

Baca Juga :  Mencari ASN Berkualitas, Bukan Karena Punya Isi Tas dan Bantuan Orang Atas

Pembatasan menyangkut hak yg diatur dalam PKPU secara hukum tak boleh bertentangan dengan UU, ia harus linear secara substantif dengan UU. Tak boleh ditambah atau dikurangi dari apa yg telah diatur secara tegas dalam UU pemilu. Pegaturan yang bersifat subtantif dalam PKPU harus sama-identik dengan bunyi norma UU.

Melalui UU Pemilu, tiap-tiap warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun/telah menikah, bukan TNI/Polri serta tidak sedang dicabut hak politiknya meskipun sedang mengalami sakit jiwa “permanen/non permanen” seharusnya tetap di data dalam DPT, dengan asumsi jika yang warga Negara datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih, menurut penulis yang bersangkutan harus dianggap cukup dan cakap untuk menentukan pilhannya.

Daftar Pemilih

Ketentuan norma Pasal 348 ayat (1) UU Pemilu dengan tegas menyatakan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara adalah pemilik kartu penduduk elektronik yang yang terdaftar pada daftar pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersangkutan.

Dengan ketentuan aquo maka KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib menyelenggarakan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT berbasis data kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El) sebagai sumber penyusunan DPT.

Menjadi pertanyaan hukum mengapa KTP-El menjadi instrument yang dikehendaki oleh UU Pemilu dalam penyusunan DPT, sebab dalam KTP-El memuat setidaknya 3 (empat) unsur pemilih yakni: kewarganegaraan, umur dan pekerjaan. Sedangkan berkait status kejiwaan seseorang tidak termuat di dalam KTP-EL.

Dengan KTP-El dapat dipastikan seseorang berwarga negara indonesia,cukup usia 17 tahun/lebih dan bukan berstatus sebagai TNI/Polri. Jika memenuhi kualifikasi tersebut,maka yang bersangkutan dapat dimasukkan kedalam DPT, yang akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya, sebagaimana syarat pemilih dalam UU Pemilu.

Baca Juga :  Kendari adalah Kota Kosmopolitan

Jika KPU memberikan pembatasan pendataan DPT berbasis penyakit kejiwaan “permanen/non permanen” melalui PKPU, maka impllikasi hukum lainnya yakni perlu instrument lainnya selain KTP-EL sebagai basis data penyusunan DPT. Belum lagi problem tekhnis lainnya yang bakal dihadapai oleh penyelenggara jika terdapat pihak yang komplain berkait status seseorang yang diduga “gila permanen” ikut tedata dalam DPT.

Akhirnya pengaturan syarat penyusunan DPT berkait “penyakit kejiwaan” hanya akan menimbulkan problem hukum serius, yang secara antisipatif hal tersebut telah ditutup oleh UU Pemilu.

KPU telah mempersulit dirinya dengan membuat norma baru dalam PKPU dengan mengatur hal yang seharusnya tidak perlu diatur. Tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang, ditemukannya pemilih lebih dari 1 (satu) orang yang mengalami gangguan jiwa “permanen” menggunakan hak pilihnya pada TPS yang sama atau TPS berbeda menjadi alasan bagi pihak yang tidak menerima hasil pemilu mengajukan gugatan ke MK, meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Oleh: Mohammad Jamil,SH
Penulis adalah Alumni Fak.Hukum UHO/PNS Pada Bawaslu Kabupaten Muna

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here