Seorang Pejabat Pemkot Kendari Terancam Diberhentikan Tidak Hormat

520
Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Promosi dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kota Kendari Machlil Rusmin

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menunggu keputusan inkrah untuk memberhentikan secara resmi Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari, Murdiantoro yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Promosi dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kota Kendari Machlil Rusmin menjelaskan, Kejaksaan Negeri (Kejari) telah menahan Ir Murdiantoro dengan status tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pakan ternak senilai Rp 400 juta tahun
anggaran 2017 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.

- Advertisement -

“Maka susai peraturan dari BKN dan KPK, kalau dia sudah terbukti bersalah dan sudah ada keputusan hukum tetap (inkrah) maka kita akan berhentikan secara tidak hormat,” kata Machlil Rusmin di ruang kerjanya, Kamis 29 November 2018.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum menerima surat dari pengadilan negeri perkembangan kasus tersebut. BKPSDM Kota Kendari masih menunggu proses pembuktian hukumnya.

“BKN memantau langsung proses perkembangan kasus yang bersangkutan. Sekarang yang bersangkutan sudah dikontrol langsung oleh BKN, apabila terbukti maka BKN memblokir profilnya sebagai PNS,” katanya.

Selama masa penahanan, hak-haknya sebagai PNS, seperti gaji 50 persen untuk sementara diberhentikan dan kalau dinyatakan tidak bersalah akan dikembalikan gaji 50 persennya.

“Sejak pertama ditetapkan sebagai tersangka gajinya kita tahan 50 persen karena tidak menjalankam tugasnya sebagai ASN,” jelasnya.

Untuk itu, Machlil mengimbau kepada ASN terkhusus yang ada di Kota Kendari agar menjauhi masalah korupsi dan pungutan liar (pungli), karena sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

“Kejahatan jabatan dengan merugikan negara maka akan dipecat dengan diberhentikan secara tidak hormat oleh pejabat pembina kepegawaian,” tekannya.

Pemberhentian ASN terlibat tindak pidana korupsi telah tertuang dalam peraturan kerjasama BKN dan KPK melalui surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018. Dalam surat tersebut penegakan disiplin PNS sesuai peraturan manajemen disiplin ASN.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...