BacakanKendari, Inilahsultra.com – Jagad maya media sosial Facebook dan Whatsapp group yang identik sekumpulan orang Muna, diramaikan diskusi tentang figuritas Bupati Muna LM Rusman Emba dan Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada.
Kritik tajam terkait kebijakan keduanya mewarnai kolom percakapan Facebook. Beberapa akun terverifikasi memiliki kedekatan dengan salah satu kepala daerah. Bahkan, tercatat sebagai tim sukses. Entah itu di kubu Rusman atau pun Rajiun.
Selain akun asli, ada pula akun palsu yang turut memanaskan suasana. Namun, dari kecenderungan komentarnya, lebih memihak ke salah satunya. Lalu menyerang rival jagoannya.
Bila dia pendukung Rusman, maka akan menyerang kebijakan Rajiun di Muna Barat. Begitu pula sebaliknya. Kubu Rajiun bakal menyerang habis kepemimpinan Rusman di Muna.
Tapi, ada juga netizen yang lebih rasional mengkritik setiap kebijakan dua politikus beda haluan itu.
Percakapan Facebook bukan pula satu-satunya tempat berdebat alot para fanatis. Whatsapp group menjadi arena yang tak kalah panasnya. Membela junjungan dan menyerang lawan sudah jadi hal biasa bagi para penghuni group silang kepentingan itu.
Di kedua media sosial ini, satu akun dapat berperan ganda. Sebagai penyerang sekaligus menjadi bek pertahanan. Setiap kebijakan lawan diserang. Ketika kebijakan “bosnya” diserang balik, ia akan menjadi bek pertahanan.
Seperti halnya pendukung masing-masing, mereka melihat kepemimpinan tetangganya tak baik, lalu di satu sisi mereka menutup mata pada kebijakan junjungannya.
Ini lah fenomena yang terjadi saat ini antara pendukung dua kubu pada daerah yang serumpun itu.
Tentunya, diskusi saling serang yang sementara terbangun ini tidak bisa lepas dari agenda politik lima tahunan di Muna.
Rencananya, Pilkada Muna akan digelar pada 2020 mendatang. Wacana politik sudah mulai panas sejak tahun lalu, tatkala Rajiun yang baru dua tahun lebih menakhodai Muna Barat. Ia menegaskan akan unjuk kemampuan politik di Muna.
Wacana politik Rajiun inilah yang kemudian memicu diskursus panas kedua kubu hingga saat ini. Sebagai inkumben, Rusman pun harus siap mempertahankan kekuasaan politiknya.
Rusman pernah berujar, majunya Rajiun ke Muna tak membuatnya gentar. Malah, ia mempersilakan Rajiun untuk uji kemampuan.
Pengangguran Politik
Bagi Rajiun, Pilkada Muna penting baginya agar terhindar dari istilah pengangguran politik.
Sebab, masa jabatan Rajiun sebagai Bupati Muna Barat akan berakhir 22 Mei 2022. Bila merujuk pada skema pemilihan serentak 2020, maka Pilkada Muna sudah akan mulai bergulir sekitar satu tahun lebih sebelum masa jabatan Rusman Emba-Malik Ditu berakhir 2 September 2021.
Menurut Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016 hasil revisi UU Pilkada 2015, pilkada serentak dilakukan pada 2015, 2017, dan 2018.
Kemudian akan dilakukan lagi pada 2020 sebagai lanjutan Pilkada 2015, 2022 lanjutan Pilkada 2017, dan 2023 lanjutan Pilkada 2018.
Nah, pada Pilkada 2024, akan diikuti seluruh daerah yang melakukan Pilkada pada 2020, 2022, dan 2023. Dengan konsekuensi, pemenang Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama empat tahun. Sementara untuk Pilkada 2022, dan 2023 akan dipilih penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan pemerintahan, sambil menunggu Pilkada 2024.
Bila mengikuti skema ini, maka Rajiun yang berakhir masa jabatannya pada 2022 nanti harus menganggur dua tahun untuk kembali maju di Pilkada Mubar 2024.
Tentu, ini akan merugikan Rajiun. Untuk menghindari kefakuman politik, ia harus menyeberang ke daerah tetangga berlawanan dengan Rusman Emba yang pastinya sebagai inkumben dengan segala sumber dayanya.
Pentingnya Poros Ketiga
Pengamat politik Universitas Halu Oleo Kendari Najib Husen menyebut, khusus Muna yang terkenal dengan tensi politik tinggi, tentunya tak baik bila hanya dua pasangan calon yang berkompetisi.
Baiknya, kata dia, minimal tiga calon atau ada poros ketiga agar warga bisa beragam pilihannya.
Menurutnya, skema head to head bisa meningkatkan tensi politik di daerah itu karena masyarakat diperhadapkan dengan dua pilihan.
Bila nantinya ada poros ketiga, maka bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat.
“Poros ketiga ini punya potensi meraup suara banyak jika seandainya kepemimpinan Rajiun dan Rusman dianggap tidak berhasil di periode pertama,” kata Najib.
Ia menjelaskan, banyaknya calon bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan pendidikan politik di Muna.
Sebab, ia yakin, tidak semua warga Muna yang sepakat dengan kedua figur ini. Sehingga, untuk menampung pemilih di luar dari dua tokoh ini, maka pentingnya ada poros ketiga.
“Akan mencerdaskan masyarakat dalam pilihan politiknya,” ujarnya.
Meski demikian, figur ketiga yang muncul ini bukan dari bagian kelompok politik yang selama ini berkompetisi. Misal, dari klan Ridwan Bae dan LM Baharuddin.
Perlu ada figur baru, yang memiliki kualitas yang bisa memajukan Muna lebih sejajar dengan daerah lain.
Sebab, empat daerah tertua di Sultra, Muna, Buton, Kolaka dan Kendari, hanya Muna yang masih jauh dari ketertinggalan.
Bagi Najib, figur yang layak memimpin Muna ke depan harus memiliki visi membangun. Kemudian, energik dan kreatif.
“Muna ini butuh orang kreatif agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” pungkasnya.
Lantas siapa poros ketiga itu? Masyarakat Muna yang akan menentukan.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Koreksi pembaca : Sebelumnya ditulis Pilkada Muna akan digelar enam bulan sebelum berakhir masa jabatan Rusman September 2021. Diganti dengan satu tahun lebih sebelum berakhir masa jabatannya, bila dihitung skema pemilihan 2020.
