Gugurkan Inkumben KPU Koltim, Timsel Diadukan ke Ombudsman

415
Adli Yusuf Saepi. (Dok Facebook Adli)
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka dan Kolaka Timur dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra atas dugaan pelanggaran maladministrasi.

Pihak yang melaporkan timsel ini adalah Adli Yusuf Saepi yang juga peserta dinyatakan tidak lolos pada tahapan seleksi administrasi berkas 16 November 2018 lalu.

-Advertise-

“Saya baru melaporkan di Ombudsman. Pihak Ombudsman juga sudah membalas surat saya,” kata Adli yang juga anggota KPU Koltim kepada Inilahsultra.com, Minggu 2 Desember 2018.

Menurutnya, gugurnya dia dalam tahapan seleksi administrasi karena ketidakpahaman timsel terkait regulasi.

Oleh timsel, kata Adli, berkasnya tidak memenuhi syarat karena surat rekomendasi ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda.

Sebagai seorang pegawai negeri sipil, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan surat izin dari atasan. Adli sendiri, merupakan pegawai di Pemprov Sultra.

“Menurut timsel, harusnya gubernur yang teken. Ini salah total yang dilakukan timsel,” katanya.

Ia menyebut, berkaca pada seleksi 15 kabupaten atau kota, minus Kolaka dan Koltim beberapa waktu lalu, banyak peserta seleksi lolos berkas yang izin atasan ditandatangani oleh Plh sekda.

“Kemarin ada teman-teman saya pegawai di pemprov lolos KPU dan rekomendasi ditandatangani oleh Plh sekda, pak Andi Pili. Kenapa sekarang berbeda. Padahal, aturannya sama,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam undang-undang pokok kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian adalah gubernur. Namun, bila merujuk UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan kepada gubernur dan sekda.

Bagi dia, Plh sekda adalah bagian dari pemberian kewenangan dalam suatu lembaga pemerintahan. Hal ini pun diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Secara hukum rltidak bisa diragukan keabsahan karena sekda dimandatir gubernur,” jelasnya.

Baca Juga :  Tebang Pilih Penertiban Pasar Panjang, Ombusman Sultra Akan Panggil Pemkot Kendari

Ketidakpahaman timsel atas regulasi ini, kata dia, jelas mengorbankan karirnya yang kini berstatus inkumben di KPU Kolaka Timur.

“Ada ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional saya sebagai peserta,” ujarnya.

Hal ini, kata dia, sudah diklarifikasi ke timsel langsung, baik melalui surat dan pesan singkat. Jawaban timsel, tetap sama. Ia harus gugur pada tahapan pertama seleksi.

Selain mengadu ke Ombudsman, ia juga sudah menyurat langsung ke KPU RI selaku lembaga yang mengangkat timsel.

“Saya meminta pembatalan keputusan timsel,” tegasnya.

Perjuangannya, lanjut dia, tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia juga akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Ada yurisprudensi, di KPU Morowali. Salah satu anggota KPU digugurkan berkas hanya karena rekomendasi tidak diteken sekda defenitif. Dia menang dia di PTUN,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Timsel KPU Kolaka dan Koltim Syamsir Nur mengaku, sudah mendengar pihaknya diadukan ke Ombudsman.

“Saya menunggu surat Ombudsman. Saya menghargai itu (upaya pelaporan),” jelasnya.

Menurut dia, gugurnya Adli dalam seleksi administrasi karena izin atasan diteken oleh Plh sekda.

“Dalam PKPU, pejabat pembina kepegawaian provinsi adalah gubernur. Kemarin bersangkutan tidak dapat di situ,” jelasnya.

Terkait ada daerah lain yang dibolehkan diteken oleh Plh sekda, ia tidak mau memberikan tanggapan.

Namun demikian, ia siap memberikan keterangan di Ombudsman termasuk menghadapi gugatan Adli.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here