Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari La Ode Azhar menolak keras usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tentang rencana pinjaman modal Rp 160 miliar pada Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang akan diperuntukan di bidang kesehatan dan infrastruktur.
Anggota Komisi II ini mengatakan, jika pinjaman dana sebesar Rp 160 miliar itu akan dipergunakan untuk pengadaan alat kesehatan tidak memenuhi persyaratan.
Pasalnya, kata dia, Adriatma Dwi Putra (ADP)-Sulkarnain, dulu yang belum lama dilantik pernah mengajukan dana pinjaman untuk pengadaan alat kesehatan.
“Dulu pak ADP pernah mengusulkan pinjaman modal untuk pengadaan alkes PMCC dan DPRD menolaknya karena dana pinjaman itu hanya bisa diperuntuhkan untuk infrastruktur,” kata La Ode Azhar belum lama ini.
Dana pinjaman, kata La Ode Azhar, sebenarnya hanya bisa dipergunakan membangun infrastruktur tidak untuk pengadaan alkes, karena pengadaan alkes itu dialokasikan dari APBD murni dan pendapatan lainnya.
“Saya kembali tegaskan Rp 160 miliar kalau dipergunakan untuk pengadaan barang, itu tidak boleh,” katanya.
“Jujur saja, kalau saya pribadi itu orang yang hari ini belum sepakat karena kalau meminjam seperti ini akan berdampak kalau tidak sesuai aturan. Tapi mudah-mudahan tidak menyalahi aturan,” tambahnya.
Fraksi Golkar ini mengatakan, pada waktu nota kesepamahan APBD Pemkot Kendari yang dilaporkan ke DPRD melalui rapat paripurna dengan total belanja 2019 sebesar Rp 1,8 triliun dan disebutkan juga dana pinjaman Rp 160 miliar.
Padahal tentang pinjaman dana sebesar Rp 160 miliar ini belum disetujui dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sementara di KUA-PPAS itu belum disampaikan secara terbuka dan sementara di KUA-PPAS yang disetujui itu hanya 1,5 triliun dan yang disampaikan di APBD 2019 total belanja 1,8 triliun.
Makanya, Azhar bertanya-tanya sebagai anggota Banggar, pinjaman Rp 160 miliar ini lewat mana karena pinjaman itu belum disetujui di tingkat banggar dalam konteks pembahasan.
“Makanya kita akan coba telusuri lewat mana itu dana pinjaman masuk di APBD 2019 dan kita akan telusuri apakah di belanja Rp 1,8 triliun itu sudah terinci anggaran yang bersumber dari pinjaman,” katanya.
“Saya pribadi kalau ini tetap jalan, maka saya akan mundur dari banggar karena ada kekhawatiran-kekhawatiran dari dalam diri saya, pinjaman itu untuk apa, dilaksanakan untuk apa, kenapa tiba-tiba nongol di APBD dan apakah Rp 160 miliar ini sudah terdistribusi di program-program yang ada,” tuturnya.
Penulis : Haerun
