Ketentuan Korban PHK Tetap Bisa Dapat Tanggungan JKN-KIS hingga 6 Bulan

147
Konferensi pers Kepala BPJS Kesehatan Kendari

Kendari, Inilahsultra.com – Akhir tahun 2018, dengan kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya ditertibkan masing-masing instansi, perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari Hendra J Rompas menjelaskan, dalam perpres tersebut, beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek, salah satunya segmen pekerja penerima upah (PPU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan aturan, mereka tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran.

- Advertisement -

“Ini sudah jelas aturannya, jika dilanggar maka bertentangan dengan hukum dan akan dipidanakan sesuai dengan tingkat kesalahannya,” tegasnya.

PHK tersebut, kata Hendra, harus memenuhi empat kriteria yaitu PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan atau akta pengadilan hubungan industrial. PHK karena perusahaan pailit atau mengaIami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris dan PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

                       

“Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Selain itu, turut diatur tentang bayi baru lahir. Sesuai dengan Perpres nomor 28 tahun 2018 menjelaskan, bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Sebab aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak perpres diundangkan.

Baca Juga :  Libur Lebaran 2019, BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Jalan

Kemudian jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan luran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

“Saya menghimbau kepada masyarakaf atau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluargannya menjadi peserta JKN-KIS agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebibh praktis. Jangan sudah sakit baru berusaha mendaftar JKN-KIS, kita tidak tau kapan kita sakit,” kata Hendra J Rompas dalam pres rilisnya, Rabu 19 Desember 2018.

Ia menyebut, program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri dengan mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini.

“Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuan,” jelasnya.

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, kordinasi manfaat, kordinasi penjaminan pelayana, hingga mengoptimalisasi upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program JKN-KIS.

“Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementrian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder laiinya yang terlibat dalam mengelolah JKN-KIS bisa kian optimal,” harapnya.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...
     
Baca Juga :  Delapan Perusahaan Penunggak BPJS Kesehatan di Kota Baubau Mangkir Dari Panggilan Jaksa