Evaluasi Akhir Tahun, JaDI Ingatkan Ali Mazi

381
Hidayatullah nah

Kendari, Inilahsultra.com – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra turut melakukan evaluasi kepada pemerintah, tidak terkecuali pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas.

Menjelang 100 hari kinerja pemerinatah Gubernur Sultra Ali Mazi, JaDI mengingatkan agar Ali lebih disiplin, jangan bangun kesiangan, melakukan reformasi birokrasi, jujur dan berintegritas.

- Advertisement -

Terhitung mulai 5 September 2018 sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo di istana negara, atau terhitung 111 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi dan Lukman Abunawas memimpin roda pemerintah dan pembangunan di Sultra.

“Dari evaluasi JaDI Sultra menjelang akhir tahun 2018 ini juga memasuki 100 hari pemerintahan Ali Mazi sebagai Gubernur, tentunya belum ada perubahan yang mendasar, prioritas pembangunan masih samar, serta tidak menonjol upaya reformasi birokrasi yang didambakan masyarakat Sultra,” kata Ketua Presidium JaDI Sultra Hidayatullah melalui rilis persnya, Senin 24 Desember 2018.

Menurutnya, diskusi warung kopi masih seputar soal-soal pribadi dan kebiasaan Gubernur Sultra Ali Mazi yang suka bangun kesiangan. Diskusi para pegawai dimana Gubernur jarang pimpin apel pagi bagi aparatnya.

“Tentunya ini tidak baik bagi gubernur dan segera mengubah pola dan gaya hidup yang sehat. Sebagai pemimpin rakyat dan birokrasi harus memberi contoh yang baik. Sebagai Pemimpin adalah terdepan dan panutan. Sosok, gaya, prilaku, dan pola hidup akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat kita,” katanya.

Di JaDi Sultra terdapat sekumpulan aktivis pro-demokrasi, juga mantan Komisioner KPU Sultra yang masih sempat menyelenggarakan tahapan Pilgub Sultra 2018 sampai menjelang debat terakhir paslon gubernur yang digelar pada 6 Mei 2018.

“Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur bahwa komitmen tegas dan janji di atas panggung debat dalam sorot kamera TV, yang ditonton jutaan rakyat kita. Bahwa ketika terpilih menjadi Gubernur Sultra nanti akan bisa melakukan reformasi birokrasi dan membangun pemerintahan yang baik bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta menata kedisiplinan, kejujuran dan integritas aparatur. Janji itu kami tagih di 100 hari pemerintahan ini. Belum terlambat masih cukup banyak kesempatan untuk menepatinya dalam kurun waktu sampai dengan September 2023,” jelasnya.

Baca Juga :  Nur Alam Lantik Empat Pejabat Eselon II, 73 Kepsek, dan Enam Pengawas

Menurutnya, evaluasi dan pengingat atas janji kampanye kemarin adalah sesuatu yang penting dan menjadi barang mahal bagi masyarat Sultra. Karena akan menjadi pijakan tatanan untuk mengubah segala bentuk budaya tata kelola pemerintahan yang 100 hari ini masih administratif, serba kaku dan belum ada perubahan.

“Kebijakan top down, pejabat yang gagah-gagahan dan terlalu banyak slogan serta baliho. Gubernur juga perlu mengevaluasi lejabat birokrasinya, baik pejabat eselon dua dan bahkan eselon tiga-pun banyak yang mental “model”. Didepan kantor-kantor dinas atau instansi serta iklan layanan terkesan hanya unjuk wajah pejabat-pejabat kita bersanding seolah berkompetisi dengan baliho para Caleg dan Capres untuk Pemilu 2019. Semua ingin menjadi politisi dan bagai model iklan yang akhirnya pesannya menjadi abstrak tanpa langkah nyata,” ujarnya.

Oleh karena itu JaDI menyampaikan pesan penting kepada Gubernur Sultra bahwa ada beberapa hal tentang reformasi birokrasi.

Pertama, tujuan reformasi birokrasi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meminimalisir KKN, dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Kedua, prasyarat reformasi birokrasi yaitu komitmen politik pimpinan, reform the reformers.

Ketiga, fokus reformasi birokrasi, reformasi SDM aparatur, reformasi bisnis proses pelayanan, reformasi struktur organisasi, reformasi peraturan daerah, reformasi pengawasan dan akuntabilitas dan reformasi mindset, kultur dan mental model yang sebutkan di muka tadi.

“Ke depan, tantangan terberat reformasi birokrasi adalah mengubah budaya kekuasaan dalam birokrasi. Problem terberat budaya adalah gaya hidup pejabat yang sudah terlanjur tinggi dengan gaji yang tidak cukup dengan gaya hidup, sehingga harus mencari tambahan dari birokrasi. Praktik suap, mark up dan fee proyek masih menjadi momok dengan kasus operasi tangkap tangan aparat hukum terhadap pejabat birokrasi belakangan ini. Leverage perubahan yang penting adalah pengisian jabatan secara terbuka berbasis kompetensi, pengukuran kinerja, dan gaji sesuai kinerja,” tuturnya.

Baca Juga :  Ditagih Janji Potong Leher, Lukman Abunawas: Asalkan Pak Ali Mazi Yang Potong

Hidayatullah melanjutkan, Sultra ini memerlukan sosok pemimpin yang disiplin tinggi, jujur berintegritas dan bisa menjalankan agenda reformasi birokrasi.

Sebagai generasi muda, ia menginginkan Provinsi Sulawesi Tenggara bisa sejajar dengan provinsi tetangga kita Sulawesi Selatan yang 5 (lima) langkah lebih cepat dan maju. Sultra harus menjadi lebih baik dan positif di mata nasional.

“Kemarin dan hari ini menjadi pelajaran penting dan berharga, mari dimulai dari sosok Gubernur sebagai pemimpin untuk terdepan sebagai “Sosok yang disiplin, jujur dan berintegritas”  yang bisa melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi ini,” katanya.

Menurut Hidayatullah, jika tidak ada kedisplinan, kejujuran dan integritas maka semua agenda hanya akan jadi pepesan kosong belaka. Kedisplinan, kejujuran dan integritas akan melahirkan konsistensi kepemimpinan yang sehat agar rakyat kita juga menjadi sehat dan sejahtera.

“Ayo Bapak Gubernur Sultra di tahun 2019 kita mulai dari hal terkecil Gerakan Salat Subuh Berjamaah dan Jalan santai pagi yang sehat. Sukses dan semoga bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang kita banggakan, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan bimbingan Allah SWT dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sultra sampai dengan tahun 2023 ke depan,” tutupnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here