Jawaban KPU Sultra soal Mantan Caleg Jadi Komisioner KPU Buton

661
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir.

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara menjelaskan ikhwal persoalan adanya mantan Caleg menjadi komisioner KPU Kabupaten Buton, Sarfan Kurnia.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib menjelaskan secara runut awal mulanya Sarfan masuk sebagai komisioner.

- Advertisement -

Untuk seleksi KPU kabupaten atau kota, dimulai dengan seleksi yang digelar tim seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, tes CAT, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara.

Setelah seluruh tugas tim seleksi itu selesai maka melahirkan enam besar KPU Buton.

KPU RI kemudian mendelegasikan kepada KPU Sultra untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap enam besar komisioner untuk diambil tiga besar, lalu dilantik.

Namun, usai pelantikan tiga komisioner, muncul putusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah komisioner di kabupaten atau kota sebanyak lima orang.

Atas putusan itu, KPU RI meminta kepada KPU Sultra untuk mengirimkan hasil seleksi dan dokumen peserta ke KPU RI untuk diverifikasi. KPU Sultra kemudian mengirimkan nama termasuk Sarfan Kurnia.

“Lalu keluar nama untuk fit termasuk dia,” katanya, Senin 24 Desember 2018.

Setelah nama itu keluar, KPU RI kemudian menurunkan surat kepada KPU Sultra tertanggal 12 September 2018 untuk melakukan fit terhadap tujuh nama tersebut.

Dalam surat tersebut juga, KPU diberi waktu tiga hari atau hingga 15 September 2018 untuk melaporkan hasil fit.

Dengan waktu yang begitu kasip, terlebih jumlah peserta yang difit sebanyak 105 orang di 15 kabupaten kota, KPU Sultra kesulitan untuk memverifikasi nama-nama calon.

Memang, kata Natsir, KPU RI dalam suratnya meminta agar nama-nama itu dicek di aplikasi sistem informasi calon (silon) dan sistem informasi partai politik (sipol) serta sumber data lainnya.

“Setelah dicek di silon dan sipol, di situ tidak ada namanya,” jelasnya.

Ternyata, nama yang bersangkutan tercatat di sumber data lainnya. Ini lah yang kemudian tidak dilakukan KPU karena alasan singkatnya waktu yang diberikan.

Belakangan, dari data lainnya dimaksud itu, nama Sarfan tercatat sebagai Caleg DPRD sultra dari PKPI daerah pemilihan Buton, Baubau dan Wakatobi.

Oleh Natsir, data ini dari penetapan DCT pada Agustus 2013 silam.

Saat itu, kata dia, mereka baru masuk menjadi anggota KPU Sultra bersama Hidayatullah dan Iwan Rompo Banne.

“Saat itu kita baru naik di KPU Sultra. Artinya DCS sudah selesai. Untuk hafal sejumlah nama itu, kita kesulitan. Seandainya cukup waktu (bisa diverifikasi),” jelasnya.

Masalah ini harusnya tidak akan berlarut jika publik melapor ke KPU termasuk Safran bersikap jujur atas statusnya.

“Kalau tahu data itu, kenapa pula tidak sampaikan ke kami. Saat itu kita diberi waktu singkat dengan mengecek calon komisioner yang jumlahnya 105 orang,” paparnya.

Setelah semua fit rampung, KPU Sultra kemudian mengirim nama ke KPU RI untuk diputuskan.

KPU RI akhirnya mengeluarkan keputusan dan menetapkan dua nama tambahan KPU kabupaten atau kota menjadi lima orang, salah satunya Sarfan.

Sarfan kemudian dilantik bersama komisioner tambahan lainnya.

Namun, belakangan muncul tanggapan masyarakat bahwa Sarfan adalah mantan caleg yang belum lima tahun masa jedanya.

“Lalu kami panggil bersangkutan untuk diklarifikasi. Kami BAP dia,” jelas pria yang akrab disapa Ojo ini.

Dalam klarifikasi itu, lanjut Ojo, Sarfan mengakui bahwa dirinya pernah caleg pada 2014

Karena diakui, KPU sultra menyarankan agar bersangkutan mengundurkan diri. Nanti, surat pengunduran dirinya akan diteruskan ke KPU RI.

“Bila tidak mundur maka konsekuensinya adalah kami lapor ke DKPP,” jelasnya.

Ternyata, kata Ojo, Sarfan menjawab tidak akan mundur dan siap menempuh jalur di DKPP.

Atas sikap Sarfan itu, KPU Sultra meminta petunjuk KPU RI. Lalu kemudian, KPU RI mengirimkan jawaban tertulis agar KPU Sultra meminta klarifikasi ke Sarfan dan partai politik yang mengusungnya.

Dalam surat itu juga, jika dia terbukti pernah caleg, maka mengimbaunya untuk mengundurkan diri.

Nah, setelah dilakukan klarifikasi kepada parpol dan yang bersangkutan, lalu terbukti, maka KPU Sultra langsung melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ternyata yang naik duluan kasusnya adalah laporan masyarakat. Makanya, dalam sidang DKPP kemarin, kita masuk sebagai pihak terkait,” ujarnya.

Menurut Natsir, KPU tidak serta merta memvonis seseorang atas berbagai aduan yang masuk. KPU butuh klarifikasi lalu mengambil langkah selanjutnya.

“Soal ini kewenangan kami terbatas. Langkah yang diharapkan sudah dilaksanakan. Dan itu sudah disidang di DKPP,” tuturnya.

Ia menegaskan, terkait pemberhentian sementara komisioner KPU kabupaten atau kota, merupakan kewenangan DKPP.

“Berbeda dengan badan adhock. Kalau terbukti, maka bisa kita berhentikan sementara lalu dilaporkan ke DKPP,” tegasnya.

Untuk itu, terkait nasib Sarfan sebagai komisioner, maka publik tinggal menunggu putusan DKPP.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...