Terkait Pemecatan ASN Koruptor, Lembaga Pusat Advokasi Hukum dan HAM Sultra Apresiasi Pemkab Butur 

588
Darmawan Wiridin.

Buranga, Inilahsultra.com– Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) bakal memecat tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) eks-napi korupsi, mendapat dukungan dan apresiasi dari Lembaga Pusat Advokasi Hukum dan HAM Sultra.

Ketua Lembaga Pusat Advokasi Hukum dan HAM Sultra Darmawan Wiridin melalui sambungan selulernya, Minggu 30 Desember 2018  mengatakan, sangat mengapresiasi langkah Pemkab Butur terutama Bupati Butur Abu Hasan terkait rencana pemecatan tidak hormat kepada tujuh ASN koruptor.

- Advertisement -

“Saya sangat apresiasi bupati, karena itu korupsi adalah musuh kita bersama. Pemberhentian secara tidak hormat tujuh orang ASN eks napi kasus korupsi itu sudah tepat,” katanya.

Langkah yang diambil Pemkab Butur untuk memberhentikan para ASN diakhir tahun, terang Darmawan sudah keputusan final. Hal itu berdasarkan surat keputusan bersama tiga instansi yakni MenPAN-RB, BKN, Mendagri serta dorongan dari KPK.

“Harus dieksekusi cepat jangan sampai menyeberang tahun, karena SKB sudah ada. Keputusan itu serius dan tidak main-main karena itu adalah sebuah produk hukum yang harus di laksanakan oleh bupati selaku pimpinan wilayah yang ada di kabupaten,” tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya pemecatan itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran atau efek jerah bagi ASN lainnya. Agar dalam melaksanakan tugas selalu menghindari korupsi.

“Termasuk pelanggar-pelanggar etika ASN juga harus diberikan sanksi tegas dan tidak boleh diberikan jabatan seperti perbuatan asusila, narkoba, dan pelanggaran lainnya,” harap dia.

Diberitakan sebelumnya, pihak BKPSDM Butur menginformasikan agenda pemecatan ASN Koruptor hari Senin besok, 31 Desember 2018.

Sebagaimana diketahui deadline pemecatan ASN yang pernah tersandung kasus korupsi oleh pemerintah pusat sudah ditetapkan akhir Desember ini. Sikap tegas pemerintah tersebut merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB, Komjen Pol Syafruddin, Kepala BKN Bina Haria Wibisana yang diteken 13 September 2018.

SKB tiga menteri itu memuat sanksi pemecatan tidak hormat terhadap pegawai mantan narapidana kasus korupsi yang keputusannya telah berstatus inkrah. Surat tersebut turut diperkuat dengan terbitnya surat edaran Mendagri Tjahjo Kumolo bernomor 180/6867/SJ.

Editor : Aso

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...