BKPSDM Muna Tegaskan Pergantian Sekwan Tanpa Harus Persetujuan Pimpinan DPRD

395
Rustam

Raha, Inilahsultra.com-Pelantikan terhadap Sahuzu menduduki jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan menggantikan Edi Ridwan ternyata menimbulkan reaksi penolakan dari sejumlah anggota DPRD Muna.

- Advertisement -

Proses pergantian itu dinilai tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo, proses pergantian pejabat menjadi kewenangan penuh kepala daerah. Akan tetapi, khusus jabatan Sekwan, berbeda dengan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Karena, pengangkatan dan pemberhentian Sekwan harus melalui persetujuan pimpinan dewan hasil konsultasi dari pimpinan-pimpinan fraksi. Hal itu jelas diatur pada PP no 18 pada pasal 31,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Rustam saat ditemui di ruangannya,  Rabu 9 Januari 2019 menerangkan, dasar rotasi jabatan yang dilakukan pada pejabat eselon II dan III, terutama kaitannya dengan pelantikan pejabat tinggi pratama Sekretaris Dewan (Sekwan) telah melalui Tim Penilai Kinerja (TPK).

Rustam menyebutkan, dasar pelantikan Sahuzu yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup merujuk pada PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang termuat di pasal 127 angka 4 bahwa, khusus pejabat tinggi pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK di konsultasikan dengan pimpinan DPRD.

“Aturan ini jelas, bahwa dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD bukan mendapat persetujuan DPRD. Sehingga sebelum diputuskan dalam pelantikan Sekwan telah dikonsultasi baik lisan mau tulisan (surat) dengan Pak Ketua DPRD Muna dr Rajab Biku dan Wakil DPRD Muna La Ode Diyrun,” terangnya.

Ia menyampaikan, konsultasi berarti hanya berupa penyampaian, tanpa harus mendapat persetujuan ketua fraksi.

“Yang mempermasalahkan pelantikan Sekwan merujuk pada PP Nomor 18 tahun 2015 sementara kami menggunakan PP Nomor 11 tahun 2017,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pemilihan Wabup Buton, Istri Umar Samiun Kantongi 22 Suara dari Total 25 Anggota Dewan

Persoalan ada penolakan anggota DPRD, menurut Rustam itu hak anggota DPRD.

“Kalau ada reaksi penolakan, itu hak mereka (anggota DPRD), karena pelantikan Sekwan jelas aturannya,” tegasnya.

Reporter : Iman

Editor      : Aso

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here