Kendari, Inilahsultra.com – Pelantikan pejabat eselon III di Pemprov Sultra, Senin 7 Januari 2019 kemarin menjadi awal keretakan hubungan Ali Mazi dan Lukman Abunawas.
Lukman sebagai Wakil Gubernur Sultra blak-blakan kepada media ikhwal tidak dilibatkannya dalam proses pelantikan itu.
Ditambah lagi, pejabat yang dilantik tidak seimbang dalam perspektif politik historis Sultra.
Terhadap konflik yang mencuat ini, muncul beragam pandangan. Salah satunya dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra.
Lembaga yang dikomandoi Hidayatullah ini kerap menyampaikan kritikan tajam dan konstruktif selama kepemimpinan AMAN dalam 100 hari kerjanya.
Tapi kali ini, JaDI memberikan masukkan soal disharmonisasi yang berimbas pada kepentingan publik.
Menurut Hidayatullah, ketidakharmonisan baik di awal pemerintahan maupun di tengah jalan antara kepala daerah dan wakilnya selalu berulang yang juga terjadi di beberapa daerah lainnya.
“Perpecahannya selalu didasari motif dan gaya yang sama. Ini soal relasi hubungan antara kepala daerah dan wakilnya terjadi akibat persaingan untuk memperebutkan pengaruh, simpati, pembagian kekuasaan, serta pengingkaran komitmen bersama disaat masa-masa kampanye Pilkada,” kata Hidayatullah, Rabu 9 Januari 2018.
Selain itu, perpecahan itu disebabkan oleh orang-orang terdekat yang ikut memanasi keadaan dengan motif tertentu. Bahkan senang hidup dengan konflik pimpinannya.
“Padahal Kalau kita lihat ketokohan, karakter pribadi dan hubungan sosial masing-masing antara Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas adalah tokoh-tokoh panutan yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Saya sangat menyayangkan adanya ketidakharmonisan ini,” jelasnya.
Apabila konflik ini berlarut, kata Hidayatullah, bisa menjadi bola liar, bias politik, dapat melahirkan bibit perpecahan yang mengarah pada isu SARA dan terutama dapat mengganggu stabilitas roda pemerintahan, pelayanan publik serta tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai.
“Ketidakharmonisan Ini begitu nampak di depan publik melalui pemberitaan di banyak media. Hal ini apabila tidak dikelola dengan baik oleh kedua belah pihak akan berdampak buruk bagi rakyat, bagi aparat birokrasi dan bagi para pihak yang berseteru itu sendiri,” katanya.
Bagi JaDI Sultra sebagai salah satu komponen civil soceity di Sultra, tentunya ikut tidak nyaman dengan situasi konflik seperti ini.
Ia khawatir jangan sampai aktivitas control sosial nanti dianggap bagian yang manasin situasi.
“Jangan sampai statemen kami nanti berkaitan problem apa saja dianggap berada di kaki yang lain untuk menginjak kaki yang lain. Tidak ada keuntungan sama sekali dari konflik itu. Luka maupun derita yang diakibatkan oleh sebuah konflik politik dan kekuasaan yang paling menderita itu rakyat. Dan semua biaya konflik pasti rakyat pula yang menanggungnya,” ujarnya.
Ia berharap ada titik temu dalam persoalan ini. Gubernur dan wagub harus rujuk kembali dengan hasrat untuk kembali bekerja sama.
Jika ada masalah, lanjut dia, diurailah seobyektif mungkin agar hubungan baik tetap terjaga demi kepentingan bersama dan daerah.
“Kalau konflik dibiarkan berlarut masalahnya nanti jadi benang kusut, mengurainya akan sulit karena pasti banyak pihak yang akan selalu memanas-manasin. Jadi perlu menurunkan tensi konflik dan bagimana upaya yang bijaksana meredakan ketegangan,” tuturnya.
Ia menyebut, cara rujuk tidak bisa ditempuh karena soal adanya pengingkaran komitmen, maka
metode pemecahan masalahnya adalah tawar menawar dengan menggabungkn berbagai kebutuhan kedua belah pihak.
Sebab, pembagian kekuasaan juga sudah diatur sebagaimana dalam Pasal 65, 67, 67 dan 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda berkaitan dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Hal lain juga dapat dibangun proses komunikasi, bisa terjadi seperti bertukar informasi berdua lewat telponan dan saling berkunjung berdiskusi berdua membahas isue, fakta, juga bisa saling curhat perasaan. Tentunya kalau sudah sering bertemu berdiskusi berdua para pimpinan kita pasti akan mampu memperlihatkan berbagai macam solusi untuk menimbulkan rasa saling percaya. Kemudian pasti dapat menghadirkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan keuntungan berimbang di kedua belah pihak,” jelasnya.
Kepada pihak-pihak di lingkaran terdekat AMAN, Hidayatullah juga menyarankan berbagai hal terhadap sikap mereka.
“Agar bersikap bagaikan burung pipit Nabi Ibrahim yang walaupun tidak memadamkan api Raja Namrud paling tidak ada upaya untuk memadamkannya. Jangan ada yang jadi cicak yang ikut menghembuskan api raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
