Dewan Ramai-ramai Bela Pedagang Tetap Berjualan di Pasar Panjang

678

Kendari, Inilahsultra.com – Puluhan pedagang eks Pasar Panjang Kota Kendari kembali menghadiri hearing atau rapat dengar pendapat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari untuk menyelesaikan polemik pengosongan Pasar Panjang dengan Pemerintah Kota Kendari, Jumat 11 Januari 2019.

Dalam hearing dilaksanakan di ruang rapat DPRD, dihadiri Ketua DPRD Syamsuddin Rahim beserta anggotannya, Dinas Pendapatan Kota Kendari, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Kabag Hukum Pemkot Kendari dan pedagang.

- Advertisement -

Rapat dengar pendapat terkait eks Pasar Panjang ini, kata Syamsuddin, sudah dilaksanakan beberapa kali, namun belum ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah antara Pemkot Kendari dengan masyarakat.

“Kasian juga para pedagang dihantui terus-terusan, mari kita satukan pikiran, buatkan mereka aturan supaya tidak seperti ini,” kata Syamsudin Rahim.

Sekretaris PAN Kota Kendari itu menyebut, pemerintah jangan terlalu ngotot untuk membersihkan lapak pedagang.

Ia mempersilakan kepada pedagang untuk berjualan sepanjang tidak menganggu ketertiban masyarakat.

“Ini kan sudah menjual di lahannya sendiri, masyarakat tinggal diatur mencarikan solusi dengan membayar retribusi kalau ada izin usahanya. Jadi bukanlah lahan pemerintah lagi. Jadi selama menjual di lahannya mereka sendiri silakan menjual,” jelas Syamsuddin Rahim disambut tepuk tangan puluhan pedagang eks Pasar Panjang.

Koordinator Asosiasi Pedagang Eks Pasar Panjang Bram Barakatino mengatakan, pemerintah tidak boleh melarang warga menjual di lahan sendiri.

“Coba bukakan aturan atau pun perdannya dilarang berdagang di tanah milik sendiri, kalau memang ada kami siap mundur,” jelas Bram.

Ia meminta, eks pasar panjang, jangan dihubung-hubungkan dengan Pasar Wuawua.

Pasar baru sepi karena mahalnya pembayaran sewa los.

“Lippo Plaza sangat berpengaruh besar dengan pasar baru, makanya jangan heran kalau sepi, ditambah lagi mahalnya biaya yang dibebankan kepada pedagang apabila berjualan di pasar baru,” jelasnya.

Baca Juga :  Wujudkan Program KB, DPPKB Butur Sasar Daerah Pelosok

Ia menyebut, pedagang yang ada di Bonggoeya itu harus diberikan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh pemerintah, bukan untuk menakut-nakuti.

“Jadi kita harus ketahui bersama, aktivitas pedagang di sana bukan pasar, ini yang harus diketahui Pemkot Kendari, mereka itu menjual di atas tanah sendiri, bukan kawasan pemerintah. Jadi bukan ilegal karena tidak ada pasar di situ,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pendapatan Kota Kendari menyebut, keberadaan eks Pasar Panjang itu karena adanya musibah kebakaran pasar Wuawua pada 2010 silam. Pemkot Kendari mengambil kebijakan pada saat itu untuk direlokasi untuk sementara bukan untuk selamanya.

“Sesuai kesepakatan pada waktu itu, di Pasar Panjang itu sifatnya hanya sementara. Begitu selesai dibangun Pasar Wuawua maka para pedagang harus kembali,” kata perwakilan Dispenda.

Dalam mendirikan pasar, harus merujuk pada aturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangam dan harus ditaati oleh para pedagang.

“Namanya juga aturan kita semua harus mentaatinya,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari La Ode Lawama menjelaskan, para pedagang pasar panjang itu melakukan aktivitas di tanahnya sendiri, itu bukan pasar tapi mereka itu mendirikan kios-kios.

“Tidak ada aturan yang melarang beraktivitas di tanah milik sendiri. Jangan karena rame disebut pasar,” tegasnya.

Politisi PDIP itu, meminta pemerintah untuk bersama-sama mencarikan solusi agar tidak ada lagi yang dirugikan.

“Jangan lagi ada pembongkaran, saya orang pertama melakukan perlawanan ketika ada lagi pembongkaran. Itu tanah mereka, jadi hak mereka membangun kios di tanah sendiri,” tutupnya.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here