JaDi Sultra Ingatkan Agar Mutasi Tidak Sewenang-Wenang

140
Pose bersama pengurus jaDI Sultra. (Foto Istimewa)
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Terkait adanya rotasi jabatan eselon III di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra mengingatkan akan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Ketua Presedium Jaringan Demokrasi (JaDi) Sultra Hidayatulah menjelaskan, penyelenggara pemerintahan seharusnya tidak sewenang-wenang melakukan pengangkatan pejabat baik rotasi maupun mutasi karena sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada tata kelola aparatur sipil negara (ASN).

-Advertise-

Aturan yang tidak bisa diabaikan salah satunya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 162 ayat 3 menyatakan bahwa, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian ikut diatur dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 73 ayat 7 ditegaskan bahwa mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan larangan konflik kepentingan.

“Dalam aturan ini sangat jelas, bahwa kepala daerah diperbolehkan melakukan mutasi setelah 6 bulan pasca-pelantikan, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan tidak boleh kepentingan politik di dalamnya,” jelas Hidayatulah saat ditemui di kediamannya, Jumat 11 Januari 2019.

Mutasi dan rotasi jjabatn ASN, Lanjut Hidayatulah, dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja, bukan karena like and dislike dan ekses dukung mendukung di pilkada.

Kemudian, menyangkut posisi jabatan eselon I dan eselon II, sebagai kepala daerah tidak bisa langsung melakukan mutasi atau nonjob. Mereka diwajibkan mengikuti proses lelang jabatan sesuai prosedur yang berlaku.

“Tapi harus ada pengecualian jika ada yang tersangkut kasus hukum atau mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kalau posisi kepala dinas harus melalui lelang jabatan, tidak bisa dinonjobkan karena ada proses hukum yang mengatur. Kecuali kekosongan jabatan untuk eselon III dan IV bisa langsung diisi, tapi kalau eselon II tetap harus melalui mekanisme lelang jabatan. Kalau eselon II kosong harus diisi dulu pelaksana tugas (Plt) sampai proses lelang jabatan selesai,” jelasnya.

Baca Juga :  TIDAR Klaim Prabowo-Sandi Bisa Menang 90 Persen di Sultra

Menurut Hidayatullah, pemerintahan bukan perusahaan pribadi, tetapi organisasi publik yang diikat oleh sejumlah aturan, mekanisme dan prosedur.

“Jadi ASN tidak perlu juga selalu khawatir karena undang-undang memberikan perlindungan atas pengabdian sebagai pegawai negeri,” jelasnya.

Mantan Ketua KPU Sultra menyebut, dalam proses mutasi ini, ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mengawasi.

“Sanksi paling berat itu dipecat sebagai kepala daerah karena melakukan mutasi tanpa seizin Mendagri. Jadi dibutuhkan ketegasan pemerintah pusat untuk melindungi sistem pemerintah di daerah agar tidak amburadul dan tertib berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Hidayatulah mengaku, dirinya menyayangkan dalam proses pelantikan 47 pejabat eselon III kemarin, Gubernur Sultra Ali Mazi tidak melibatkan Wakil Gubernur Lukman Abunawas dalam pembahasan.

Seharusnya, dalam pelantikan seorang gubernur melakukam rotasi jabatan orang pertama yang akan dimintai pendapat adalah wakil gubernur.

“Kenapa harus Wakil Gubernur karena dialah orang yang sukses berpasangan menduduki posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada. Mereka berdua melahirkan visi dan misi bersama, tentu mencari pejabat yang memenuhi syarat kompetensi dan kapabel di bidangnya untuk menjalankan visi dan misi dalam implementasi reformasi birokrasi,” tuturnya.

Dalam pembagian kekuasaan, jelas dia, sudah diatur dalam pasal 65, 66, 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda tengang Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Apalagi sudah ada komitmen awal yang mereka sepakati, tapi pak Lukman mengatakan ada pengingkaran atas komitmen itu sehingga terjadi disharmonisaai antara keduannya. Kedua tokoh ini harus fleksibel, apa yang sulit dalam posisi tawar menawar untuk menyelesaikannya dengan menggabungkan berbagai kebutuhan kedua belah pihak,” jelasnya.

Baca Juga :  Ridwan Bae : Ada Empat Proyek Besar yang Dialokasikan di APBN 2019 untuk Sultra

Hidayatullah memprediksi, apabila ini berlarut bisa menjadi bola liar, bias politik, dapat melahirkan bibit perpecahan yang mengarah pada isu SARA dan dapat menganggu stabilitas roda pemerintahan, pelayanan publik serta tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai.

Ketidakharmonisan ini begitu nampak di depan publik melalui pemberitaan banyak media. Hal ini apabila tidak dikelola dengan baik oleh kedua belah pihak akan berdampak buruk bagi rakyat, bagi aparat birokrasi dan bagi para pihak yang berseteru itu sendiri.

Ia tidak menyangka baru 5 bulan berjalan pemerintahan AMAN bisa disharmonis seperti ini. Padahal, lanjut dia, jika dilihat ketokohan, karakter, pribadi dan hubungan sosial masing-masing antara Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas ini merupakan tokoh-tokoh panutan yang penuh dengan kearifan, kebijaksaan dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Saya berharap semoga ketidakharmonisan ini bisa ada titik temu, harus rujuk kembali dengan hasrat untuk kembali bekerja sama. Jika konflik dibiarkan berlarut masalahnya nanti jadi benang kusut, mengurainnya akan sulit karena pasti banyak pihak yang akan selalu memanas-manasin,” jelasnya.

“Jadi di sini perlu menurunkan tensi konflik dan bagaimana upaya yang bijaksana meredakan ketegangan. Saya yakin mereka tidak perlu diajarkan tentang tata krama kehidupan politik dan pemerintah, karena keduanya tokoh yang berpengalaman di bidang masing-masing,” tutupnya.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here