Organisasi Wartawan di Kendari, Desak Presiden Jokowi Cabut Remisi Terpidana Pembunuh Jurnalis

322
Jurnalis di Kendari mendesak Presiden Joko Widodo mencabut keputusan remisi terhadap pembunuh jurnalis di Bali

Kendari, Inilahsultra.com – Organisasi wartawan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut remisi terpidana pembunuh Jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa.

Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Ikatan Jurnalis (AJI) Kendari, Ikatan Jurnalis Wartawan Televisi (IJTI) Sultra menggelar aksi damai di perempatan lampu merah MTQ, Jumat 25 Januari 2019, sore tadi. Mereka mengecam pemberian remisi tehadap Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan wartawan.

- Advertisement -

Divisi Advokasi AJI kendari,
La Ode Pandi Sartiman mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo memberikan remisi terhadap Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Prabangsa memicu kekecewaan dari komunitas pers di Sulawesi Tenggara.

“AJI Kendari menilai, keputusan Presiden Joko Widodo memberikan remisi kepada pembunuh jurnalis adalah bentuk langkah mundur penegakkan kemerdekaan pers,” tegas Pandi Sartiman.

Ia juga mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan remisi kepada pelaku pembunuhan keji terhadap jurnalis. Fakta persidangan jelas menyatakan bahwa pembunuhan ini terkait berita dan pembunuhannya dilakukan secara terencana.

“Susrama sudah dihukum ringan karena jaksa sebenarnya menuntutnya dengan hukuman mati, tapi hakim mengganjarnya dengan hukuman seumur hidup,” ujarnya.

Namun, kebijakan presiden yang mengurangi hukuman itu melukai rasa keadilan tidak hanya keluarga korban, tapi jurnalis seluruh Indonesia. Untuk itu, Pandi Sartiman meminta Presiden Joko Widodo mencabut keputusan presiden pemberian remisi terhadap Susrama.

“Kami menilai kebijakan semacam ini tidak arif dan memberikan pesan yang kurang bersahabat bagi pers Indonesia. AJI Kendari menilai, tak diadilinya pelaku kekerasan terhadap jurnalis, termasuk juga memberikan keringanan hukuman bagi para pelakunya dan akan menyuburkan iklim impunitas dan membuat para pelaku kekerasan tidak jera, dan itu bisa memicu kekerasan terus berlanjut,” bebernya

Senada dengan itu, Ketua IJTI Sultra, Asdar Zuula menegaskan, IJTI Pengda Sultra menayangkan remisi kepada pembunuh Wartawan Radar Bali, ini mencederai kemerdekaan Pers.
Langkah Presiden RI Joko Widodo memberikan remisi bagi “Otak” pembunuh wartawan Radar Bali, (Jawa Post Group), AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, membuat citra buruk supremasi hukum yang menjamin kebebasan Pers di Indonesia.

“Meskipun menjadi hak mutlak Presiden sebagai kepala Negara untuk memberikan remisi, namun seharusnya hal tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada pertimbangan yang matang, termasuk memperhatikan rasa keadilan bagi keluarga serta perlindungan hukum kepada para insan pers di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan keji yang menghilangkan nyawa orang lain harus diganjar dengan hukuman maksimal, karena hukum itu harus tetap tegak dan menjadi panglima dalam dimensi apapun, termasuk menghadapi segala tekananan termasuk politik kekuasaan tanpa terkecuali.

“IJTI Pengda Sultra menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres No. 29 tahun 2018, tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada otak pembunuh Redaktur Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa,” ucapnya dengan lantang.

Asdar menilai, remisi ini seakan memberikan pembenaran terhadap aksi kriminal terhadap kebebasan pers.itu sama artinya tidak masalah jika melakukan kekerasan terhadap pers. Presiden perlu meninjau ulang pemberian remisi kepada otak pembunuhan Redaktur Senior Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, karena apapun dalihnya, hal tersebut menciderai rasa keadilan dan menambah kelam Iklim Kemerdekaan Pers yang didengungkan banyak pihak.

“Pers harus tegak dan dilindungi tanpa pengecualian, karena pers yang sehat menunjukkan tatanan demokrasi berbangsa dan bernegara yang maju,” tuturnya.

Untuk itu, Asdar mendesak, agar presiden membatalkan remisi terhadap pembunuh Prabangsa karena hal tersebut mencederai rasa keadilan insan pers di Indonesia dan juga memberikan perlindungan seluas luasnya kepada insan pers dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Menjamin tegaknya supremasi hukum secara absolut bagi para pekerja Pers Indonesia, demi membangun iklim kebebasan pers yang sehat di masa yang akan datang, tidak mentolerir tindakan kriminalisasi apapun kepada insan pers dan mengungkap tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia tanpa terkecuali,” tutupnya.

Penulis : Onno

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
loading...