Diputus Kontrak, Rumah Sakit PMI Kendari Tak Layani Pasien BPJS

216
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra com – Karena tidak memenuhi persyaratan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kontrak atau kerja sama dengan Rumah Sakit (RS) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dengan demikian, rumah sakit ini sudah tidak bisa melayani pasien BPJS.

-Advertise-

Kepala cabang BPJS Kesehatan Kota Kendari Hendra J Rompas menjelaskan, pemberhentian tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 99 Tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Mengacu pada peraturan menteri tersebut, pihaknya melakukan seleksi
kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis.

Dalam seleksi itu, ternyata Rumah Sakit PMI Kendari tidak memiliki akreditasi sehingga tidak memenuhi persyaratan mulai dari sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan untuk bekerja sama dengan BPJS.

“Setelah kita cek di PMI itu tidak ada administrasi yang lengkap, dokternya juga tidak lengkap. Jadi tidak boleh kami kerjasama karena secara organisasi dan pelayanan PMI tidak memenuhi persyaratan,” kata Hendra J Rompas saat di temui di kantornya, Selasa 29 Januari 2019.

Selain tidak memiliki akreditasi, lanjut Rompas, Rumah Sakit PMI tidak memiliki izin operasional dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan. Ia mencontohkan, tidak ada izin operasional itu, sama halnya membawa kendaraan tidak memiliki sim.

“Ini bisa menjadi masalah bagi kami kalau ada pasien BPJS dirujuk di PMI tiba-tiba tidak ada dokternya. Jadi ini masalah besar yang berkepanjangan, sehingga akan timbul pertanyaan dari masyarakat. Kenapa BPJS mau melayani tidak ada izin operasionalnya,” jelasnya.

Sebelumnya, kata pria berkacamata itu, hubungan kerja sama dengan PMI berjalan dengan baik, tapi izin operasionalnya sudah tidak berlaku dan berakhir pada September tahun 2018.

Baca Juga :  Sukseskan Program JKN-KIS, BPJS Butuh Komitmen Pemda

“Kami sudah sampaikan melalui surat bahwa sekarang belum menyelesaikan izin operasionalnya, sehingga hubungan kemitraan saat ini kita hentikan dulu,” katanya.

Untuk melanjutkan kerja sama agar bisa berjalan dengan baik, PMI diberikan kesempatan sampai bulan Juni 2019 untuk menyelesaikan akrediatasi dan surat izin operasional dari pemerintah

“Kalau sudah selesai semua persayaratannya, kami akan lanjutkan kerja sama lagi dengan PMI dan kalau tidak selesai syarat-syarat itu kerja sama tetap tidak dilakukan,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here