Rajiun Harus Berhentikan Pejabat Mantan Koruptor

305

Kendari, Inilahsultra.com – Komitmen Bupati Muna Barat (Mubar) LM Rajiun Tumada dalam melawan korupsi patut dipertanyakan.

Sebab, ia baru saja melantik seorang pejabat mantan terpidana korupsi. Untuk itu, sudah sepantasnya Rajiun memecat sang pejabat yang pernah ditahan karena tilep uang rakyat.

- Advertisement -

Desakan ini datang dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ombudsmam menilai Pemkab Mubar melakukan kesalahan dalam pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat. Harusnya, pejabat tersebut dipecat, bukan sebaliknya, diberi jabatan.

                       

“Seharusnya Bupati Muna Barat tidak mengangkat mantan terpidana korupsi sebagai ASN apalagi menjadi pejabat karena hal itu dilarang dalam undang-undang,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo, Rabu 30 Januari 2019.

“Kenapa yang sudah menjadi mantan terpidana korupsi dan sudah ada keputusan inkrah diberikan jabatan dan saat ini sudah menjadi pertanyaan publik,” tambahnya.

Seharusnya, kata dia, Bupati Muna Barat lebih teliti mengangkat pejabat.

Ia pun meminta agar Rajiun meluruskan dan mencabut surat keputusan (SK) pengangkatan yang bersangkutan.

“Bupati itu harus mencabut dan memberhentikan pejabat mantan terpidana korupsi itu, karena itu merupakan perintah undang-undang,” katanya.

Dalam pengangkatan itu, lanjut Mastri, harus ditelusuri siapa yang melakukan kesalahan dalam memanipulasi data tersebut. Apakah yang bersangkutan sendiri, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kabag Hukum, Asisten I atau bupati yang tidak cermat dalam melihat pengangkatan terpidana korupsi sebagai pejabat.

Soalnya dalam penandatanganan SK pengangkatan itu tidak langsung masuk ke bupati tetapi melalui beberapa tingkatan mulai dari BKPSM, Kabag Hukum, Asisten I, Sekda dan Bupati.

“Kemarin kita sudah ke sana mengecek kebenaran di Muna dan pihak Rutan membenarkan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana korupsi,” jelasnya.

Baca Juga :  Lagi, Oknum Tukang Ojek di Baubau Cabuli Anak di Bawah Umur

Mestinya, lanjut dia, hal semacam ini harus diketahui oleh Menteri Dalam Negeri (Mnedagri) untuk memberikan perhatian terhadap ASN yang sudah pernah menjalani hukuman akibat tindak pidana korupsi.

“Kasus ini harus ditahu Mendagri, karena keputusan pemecatan terpidana korupsi itu harus dipecat tidak hormat, tapi kok di Muna Barat malah mengangkat terpidana korupsi menjadi pejabat,” ujarnya.

Pelantikan pejabat berstatus mantan terpidana korupsi bertolak belakang dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yakni Menteri Dalam Megeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Nomor 15.182/659/SJ.

Serta nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yakni gubernur, bupati dan wali kota yang lalai mengawasi dan tidak memberhentikan para pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi, akan dikenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Karena mereka ini melakukan maladministrasi jabatan yang merugikan uang negara,” katanya.

Selain itu, ada beberapa ketentuan yang mengatur tindakan hukum kepegawaian bagi PNS yang terbukti terlibat tindak pidana dan mekanisme pemberhentian.

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, pasal 251.

“Ini jelas dalam peraturan pemerintah bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum,” tutupnya.

Baca Juga :  Konflik La Ode Koso dan Munarti Cs Kembali Memanas

Untuk diketahui Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada melantik 127 pejabat, Selasa 8 Januari 2019. Satu diantaranya mantan napi korupsi La Tifu.

Sebelumnya, La Tifu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan sekaligus PPTK di Dinas PU Muna pada tahun 2017 lalu. Dengan tersandung kasus korupsi desian perencanaan Dinas PU Muna tahun anggaran 2013.

Untuk itu mempertanggungjawabkan
perbuatannya divonis hakim dengan kurungan dua tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...