Kendari, Inilahsultra.com – Semua daerah di Sultra memiliki kerawanan tersendiri dalam Pemilu 2019.
Namun, seluruh daerah yang dianggap rawan ini, butuh antisipasi semua pihak. Bukan hanya polisi selaku pihak yang berkompeten dalam pengamanan pemilu, melainkan keterlibatan penyelenggara dan kelompok masyarakat.
Hal ini diungkapkan Kasubdit I Ditintelkam Polda Sultra Kompol Fahroni dalam acara focus group discussion (FGD) yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra, Sabtu 2 Februari 2019 di salah satu hotel di Kota Kendari.
FGD ini mengangkat tema peran pengawasan Pemilu 2019 dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Turut hadir dalam diskusi ini anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam dan KIPP Pusat Ahmadi Wardus.
Menurut Kompol Fahroni, semua titik ada potensi kerawanan pemilu. Hanya saja, bisa ditangani dengan baik.
“Semua titik ada kerawanannya,” kata Fahroni.
Selain keamanan, yang patut dipertimbangkan dalam pemilu adalah distribusi logistik. Tertukarnya logistik hal yang perlu diantisipasi bersama.
“Kita ini ada banyak dapil caleg DPRD provinsi dan kabupaten kota. Harusnya dipetakan dari awal, minimal setelah dicetak, logistik sudah dipilah per dapil, bukan gelondongan,” katanya.
Selain itu, perlunya peran publik dalam mengantisipasi politik uang. Polri secara kelembagaan telah membentuk satuan tugas Nusantara terkait pengamanan Pemilu 2019.
“Kegiatannya salah satunya menangkal isu hoaks. Kemudian menciptakan kamtibmas yang kondusif selama pemilu,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam menjelaskan berbagai hal yang dilakukan lembaganya selama Pemilu 2019.
Ia menyebut, Sultra merupakan peringkat kelima indeks kerawanan pemilu seluruh Indonesia.
Indeks ini diperoleh setelah berangkat dari pengalaman pilkada sebelumnya.
“Indeks kerawanan ini telah diterbitkan oleh Bawaslu RI berdasarkan tingkatannya,” jelasnya.
Ada empat indikator penilaian terhadap adanya indeks kerawanan pemilu ini. Masing-masing daerah memiliki kerawanan tersendiri, misal pada indikator kontestasi, konteks sosial politik, penyelengaraan yang bebas dan adil dan partisipasi.
Sementara itu, Ahmadi Wardus menyebut, pentingnya partisipasi publik dalam menyukseskan pemilu.
Partisipasi pemantauan tidak hadir karena desakan tetapi karena kesadaran publik atas perasaan yang sama memiliki bangsa ini.
“Harusnya, partisipatif pemantauan dilakukan dua tahun sebelum pemilu. Dianggarkan melalui negara,” katanya.
Salah satu bentuk membangun partisipasi publik adalah membentuk klinik Pemilu. Hal ini, kata dia, penting diberlakukan agar publik terkesan terpanggil bukan karena paksaan melainkan semangat memperbaiki bangsa ke depan.
“Yang perlu dikedepankan adalah politik kebangsaan bukan politik kekuasaan. Diharapkan partisipastif jangan sporadis,” ujarnya.
Sebagai lembaga pemantau, lanjut dia, KIPP tetap komitmen terhadap perjuangan awal bahwa pemilu adalah ajang pesta rakyat yang tidak terkooptasi hanya untuk kepentingan elit politik.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
