Kendari, Inilahsultra.com – Belum satu semester diamanahi sebagai Gubernur Sultra, Ali Mazi mulai diserang kabar tak sedap yang menjerumus pada isu rasial. Terutama ketika politikus NasDem itu beberapa kali melakukan rotasi birokrasi.
Ali Mazi disebut ramai-ramai memboyong pejabat asal kampung halamannya, Kepulauan Buton mengisi formasi jabatan strategis di Pemprov Sultra.
Sikap pilih kasih Ali Mazi dalam bagi-bagi kursi jabatan di Pemprov sempat didengar langsung saat 01 Sultra menghadiri pertemuan di Hotel Claro Kendari.
“Saya dengar ada (wartawan) bisik-bisik. Jangan sampai itu jadi fitnah,” keluh Ali Mazi.
Bukan hanya sekali, Ali Mazi kembali mendengar sentilan itu kala menghadiri rapat paripurna di DPRD Sultra siang tadi.
“Wartawan ada yang tanya, katanya pejabat di sini banyak dari Buton semua. Tapi aneh tanyanya ke DPRD bukan ke saya. Ada saya di situ,” ujar Ali Mazi lagi.
Gerah dengan tuduhan negatif tersebut, Ali Mazi pun memberi klarifikasi. Momen rapat bersama sejumlah wali kota/bupati se-Sultra, Rabu 6 Februari, politikus yang juga berprofesi sebagai pengacara itu gamblang membeber data ril jumlah termasuk riwayat asal muasal pejabat dalam struktur birokrasi Sultra.
Dari 1.244 jabatan strategis di Pemprov Sultra mencakup jabatan eselon I hingga eselon IV, kata Ali Mazi porsi terbesar justru diisi tokoh ASN asal Kota Kendari.
Pejabat yang notabene dari kepulauan Buton malah tak seberapa. Jumlah aparat sipil bersuku Bugis justru lebih banyak mendominasi kursi strategis di Pemprov Sultra dibanding dari daerah asal Gubernur Sultra sebagaimana hoaks berhembus.
“Kalau Bugis barangkali mungkin karena dulu sejarah Sultra masih gabung dengan Sulawesi Selatan,” imbuh Ali Mazi.
Ia mengurai, eselon satu yakni Sekda Sultra yang kini masih dijabat Syarifuddin Safaa merupakan tokoh asal Wakatobi.
Pejabat eselon II atau setara kepala OPD berjumlah 53 orang di Pemprov Sultra, 23 posisi direkrut dari pejabat asal Kota Kendari. Formasi yang diisi pejabat asal Buton justru hanya berjumlah 7 orang. Disusul Bugis sebanyak 6 orang, Toraja 3 orang,
Jabatan eselon III berjumlah 301 seat, lagi-lagi dominan dijabat ASN asal Kota Kendari. Jumlahnya berada di peringkat pertama sebanyak 87 orang. Disusul suku Bugis sebanyak 67 pejabat, suku Muna 33 orang, Buton sebanyak 22 orang, Toraja 13 orang. Selebihnya diisi pejabat ASN dari berbagai latar belakang suku seperti Bali, Makassar, Batak, Wakatobi hingga dari Provinsi Sulawesi Tengah.
Kemudian, jabatan eselon IV berjumlah 889 kursi. Jawara satu jumlah terbanyak diduduki pejabat asal Kota Kendari dengan jumlah 259 orang. Disusul suku Bugis 180 orang, Muna 140 orang, Buton 83 orang, Jawa 52 orang, Toraja 33 orang, Wakatobi 20 orang. Sisanya ditempati ASN asal Makassar, Batak, Bombana dan Bali.
“Kalau biro umum sedikit istimewa karena saya pemakainya, dia akan mengurusi rumah tangga saya, tidak boleh sembarang orang. Itu biasa, lumrah,” urainya lagi.
Ali Mazi sengaja membeber data detail pejabat Pemprov Sultra agar publik bisa mendapat informasi yang benar. Bukan sekedar hoaks yang berbau fitnah.
Ia menegaskan dalam penempatan pejabat strategis, dirinya tetap mengedepankan aspek loyalitas dan kecerdasan. Bukan semata aspek kesukuan seperti yang banyak dihembuskan beberapa kalangan.
“Tadi saya dengar makanya saya ambil dokumen ini. Jangan sampai jadi fitnah. Kalau ada berita itu, kasih tahu saya. Sayakan nda ada hape. Saya tidak terima hoax. Saya bekerja untuk Sultra,” terang Ali Mazi.
Diakhir wawancara, Ali Mazi memberi penegasan akan melaporkan siapapun yang menyebar hoaks terhadap dirinya.
“Ngapain itu hoaks kita dengarkan. Kita mau membangun Sultra,” pungkas Ali Mazi.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
