Tradisi di Muna Masuk Draft Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

700
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Akhir-akhir ini, publik tengah diperhadapkan dengan pro dan kontra Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Bagi yang kontra, RUU PKS ini dianggap melegalkan praktik perzinahan. Sedangkan yang pro menganggap lahirnya undang-undang ini penting dalam melindungi kaum perempuan.

-Advertise-

Draft RUU ini telah masuk di DPR sejak 10 Februari 2017 atau sekitar dua tahun silam.

Sebanyak 124 halaman naskah akademik RUU PKS yang dimuat dalam website resmi DPR RI, disebutkan berbagai pertimbangan dan landasan sehingga pentinganya PKS ini diundangkan.

Dalam draft itu, yang menjadi salah satu contoh adalah terkait tradisi di Muna Sulawesi Tenggara.

Tradisi ini tercatat dalam naskah akademik tentang praktik tradisi bernuansa seksual halaman 36.

Setidaknya ada empat kasus menjadi contoh bahwa tradisi ini dianggap merugikan kaum perempuan.

Pada poin 1 menyangkut ritual untuk pembuktian keperawanan.

Pembuktian keperawanan terjadi antara lain di pedalaman wilayah Aceh Gayo dan juga Aceh Pesisir sebagai bagian dari ritual perkawinan.

Pengantin perempuan disodorkan untuk memakai kain putih saat melakukan hubungan seksual dengan suaminya pertama kalinya. Apabila tidak berdarah, maka perempuan tersebut boleh diceraikan. Padahal secara kesehatan reproduksi, perawan tidaknya perempuan tidak ditentukan oleh darah merah yang harus keluar. Di lain pihak, laki-laki tidak diperiksa keperjakaannya.

Pada poin 2, tentang pembolehan hubungan seksual bukan dengan pasangan saat masa melahirkan. Tradisi ini ditemukan di Muna, Sulawesi Tenggara.

Saat proses perawatan ibu melahirkan sampai 100 hari, suami isteri dilarang
melakukan hubungan seksual dan melakukan pekerjaan berat. Jika aturan tersebut dilanggar, maka perempuan dan laki-laki, yang menjadi suami isteri, akan terkena penyakit –nokokombo–yang mempercepat kematian ibu melahirkan.

Dalam masa ini, ibu mertua atau ibu perempuan yang melahirkan memberikan signal pada laki-laki, yang menjadi suami dari anak atau mantu perempuan, boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain, daripada berhubungan seksual dengan istrinya selama masa tersebut.

Baca Juga :  Kumpul Pengusaha Tambang, Ali Mazi Ancam Akan Cabut IUP Perusahaan Bandel

Kondisi ini jelas sangat merugikan perempuan, baik sebagai isterinya maupun perempuan lain yang dijadikan pasangan seksual suami yang istrinya melahirkan.

Poin tiga terkait sunat perempuan. Secara ketubuhan perempuan, praktik sunat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, apalagi jika menggunakan metode pemotongan hingga klitoris.

Sunat Perempuan, yang melakukan pemotongan kulit klitoris dapat sangat mengganggu kepuasan perempuan ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.

Klitoris merupakan bagian dari genetalia externa, yang merupakan bagian luar alat kelamin sangan sensitif dan dan erotic dan memiliki hubungan dengan bagian dari alat kelamin lainnya yang juga sensitive seperti labia majora dan labia minora.

Klitoris, jika dipotong atau dihilangkan tentulah akan menghilangkan peran pentingnya dalam mendapatkan kenikmatan seksual perempuan pada saat melakukan hubungan seksual.

Pengerukan dan pembersihan vagina atau cara yang bersifat simbolik pun, yang tidak menyebabkan berdarah, sudah merupakan kekerasan seksual kepada perempuan.

Hal ini karena perempuan dikontrol ketubuhannya atas nama baik keluarga atau penjaga kehormatan keluarga dan komunitasnya. Alat yang digunakan pun tidak dapat dijamin secara medis dari segi kebersihan, dan dapat menyebabkan penyakit di wilayah seksual perempuan.

Kemudian incest. Ini tentang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki garis keturunan sedarah adalah incest, termasuk yang bernaung di bawah ikatan perkawinan.

RUU ini dianggap penting karena berdasarkan pendokumentasian Komnas Perempuan atas kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998 – 2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939).

Dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan pun. Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual terjadi di semua ranah yaitu personal, publik dan negara.

Baca Juga :  Penertiban Pasar Panjang Kendari Ditunda

Jumlah kekerasan seksual paling tinggi terjadi di ranah personal, yaitu 3/4 dari total kekerasan seksual. Di ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal bisa jadi terkait dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang telah disosialisasikan secara meluas ke masyarakat. Selain itu juga didukung dengan bertambahnya lembaga pengada layanan yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta meningkatnya kepercayaan dan harapan korban pada proses keadilan dan pemulihan dengan melaporkan kasusnya itu.

Pada saat bersamaan, informasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan dan bahwa perempuan akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki.

Jumlah kedua adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik, yaitu 22.284 kasus. Di ranah publik berarti kasus dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan.

Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Selain itu, ditemukan pula bahwa pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas (1.561 kasus), yaitu termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Dari pendokumentasian tersebut, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 bentuk kekerasan seksual, yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here