Kuasa Hukum Nirna : Bawaslu Konawe Terlalu Sempit Maknai Undang-Undang

334
Kuasa hukum Nirna Lachmudin (memegang kertas) saat memberikan keterangan pers.
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Calon Anggota DPR RI Nirna Lachmudin memberikan klarifikasi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukannya saat acara sosialisasi beberapa waktu lalu.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Julias, Nirna Lachmudin menyebut, kegiatan yang digelar pada 5 Februari di Konawe masuk kategori kegiatan sosial.

-Advertise-

“Bawaslu terlalu sempit memaknai undang-undang,” katanya, Sabtu 9 Februari 2019.

Menurutnya, pembagian kupon kepada warga itu tidak pernah dilarang di Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018.

“Tidak ada larangan. Dan kami anggap tidak ada pelanggaran,” kata Julias.

Ia menyebut, kegiatan serupa dilakukan Nirna Lachmudin terjadi hampir di beberapa daerah oleh caleg lain.

Namun, aktivitas pengobatan gratis yang diklaimnya sebagai kegiatan sosial dianggap bawaslu daerah lain tidak melanggar.

“Tidak dipersoalkan oleh bawaslu. Ini tidak melanggar undang-undang,” ujarnya.

Ia mengajak agar Bawaslu Konawe kembali membuka cara berpikirnya terkait tak adanya unsur pelanggaran dilakukan Nirna Lachmudin.

“Kita juga mengacu pada contoh lain. Karena ini tidak merugikan masyarakat, malah ini merupakan kegiatan sosial. Pengobatan gratis ini, kegiatan sosial,” tuturnya.

Ia juga mengaku, kupon yang diberikan kepada warga ini merupakan undangan untuk dibawa pada saat kegiatan.

“Pada saat pengobatan wajib membawa kupon tersebut,” jelasnya.

Terkait kegiatan itu pula, kata dia, pihaknya sudah memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian, Bawaslu dan KPU.

Penulis : Onno
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga :  Pilkada 2018, Sultra Masuk Lima Besar Daerah Rawan

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here