Lembur Sultra Minta DPRD selesaikan Perselisihan Buruh PT VDNI

427
Massa dari Lembur Sultra menggelar demonstrasi di gedung DPRD Sultra.
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Massa aksi yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Buruh (Lembur) Sulawesi Tenggara melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sultra, Senin 11 Februari 2019. Mereka meminta perselisihan pekerja buruh (driver) di PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) diselesaikan.

Puluhan massa aksi meminta agar sistem pengawasan, sistem pengupahan dan kesejahteraan pekerja buruh ditingkatkan. Selain itu, pembentukan serikat pekerja buruh dalam perusahaan PT VDNI.

-Advertise-

Jenderal lapangan Sugianto mengatakan, DPRD Provinsi Sultra harus segera melaksanakan hearing terkait masalah ini dengan menghadirkan manajemen PT VDNI dan instansi terkait tentang hak-hak pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

“Kami menuntut agar gaji driver (sopir) angkutan berat di PT VDNI sebanding dengan upah dan hasil kerja,” terang Sugianto.

Menurutnya, gaji driver di perusahaan itu, pekerja lokal hanya digaji Rp 2,5 juta perbulan. Sedangkan gaji pekerja Cina perbulan mencapai Rp 25 juta. Dalam bobot kerja tidak sebanding dengan upah dan hasil kerja.

“Kontrak kerja yang dilaksanakan manajemen PT VDNI sangat merugikan, kami meminta segera direvisi berdasarkan undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan,” tegasnya.

Selain itu, PHK sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan melawan perintah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013. Untuk itu, PT VDNI segera mengembalikan seluruh pekerja/buruh driver yang di PHK tanpa alasan.

“Kami juga meminta Direktur PT VDNI agar segera memperbaiki sistem manajemen dalam perekrutan tenaga kerja buruh, sehingga tidak ada lagi dikemudian hari ada oknum-oknum yang memainkan sistem upah yang merugikan pekerja,” ujarnya.

Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat, ia mengancam melakukan tindakan sesuai cara mereka.

“Karena kami tidak dianggap lagi sebagai pejuang pembangunan di negeri ini dan pasti kami disalahkan dan akan dihadapkan dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga :  Penuhi Kuota CPNS, Plt Wali Kota Kendari Harap Ada Kebijakan Menteri

Penulis : Onno

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here