Izin Tambang di Sultra Dikuasai Segelintir Pengusaha, Ini Daftarnya

Kendari, Inilahsultra.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra merilis 243 izin usaha pertambangan (IUP) produksi yang dikuasai oleh segelintir pengusaha, Senin 11 Februari 2019.

Namun, dari 243 IUP ini, yang aktif hanya 56. Itu pun, 56 IUP ini diduga dalam aktivitas penjualannya bermasalah, mencuri ore tanpa melalui verifikasi dari Dinas ESDM Sultra.

- Advertisement -

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sultra Yusmin SPd mengatakan, ada satu orang pengusaha memiliki 12 IUP dengan perusahaan yang berbeda.

Dari 12 IUP itu, diketahui beberapa tidak aktif atau dibiarkan tanpa dikelola. Selain itu, perusahaan dimaksud diketahui ada yang tidak pernah mengajukan rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB), tidak memiliki kepala teknik tambang (KTT), tidak membayar jaminan reklamasi, memiliki utang kepada Negara berupa iuran tetap dan royalti.

“Kita sudah usulkan ke gubernur agar tambang-tambang bermasalah ini untuk dicabut,” kata Yusmin, Senin 11 Februari 2019.

Ia mengaku, seluruh perusahaan tambang yang nakal itu sudah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Hanya saja, tidak pernah diindahkan.

Selama ini, lanjut dia, rendahnya penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang turun ke Provinsi Sultra akibat dari manipulasi dan kongkalingkong dalam pemuatan ore.

Bayangkan saja, pada Tahun 2018 lalu, Sultra hanya kebagian Rp 125 miliar dari sektor tambang. Rendahnya pendapatan daerah dari sektor ini diduga ada permainan data dan tidak transparannya perusahaan dalam membuat laporan.

Selain itu, dalam pengangkutan ore untuk dijual ke luar daerah, tidak diketahui secara pasti jumlahnya karena ketidakjelasan data.

Kesimpangsiuran data ini, kata dia, diduga ada permainan antara Syahbandar dan pengusaha tambang yang nakal. Syahbandar mengeluarkan surat izin berlayar (SIB) kepada tongkang milik perusahaan, sementara pengangkutan ore ini belum mendapatkan surat keterangan verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Sultra.

“Veriikasi ini untuk memastikan barang itu benar. Ditahu dari mana barangnya, sumbernya tidak merambah hutan lindung,” bebernya.

Verifikasi dari Dinas ESDM ini memiliki hubungan dengan jumlah royalti yang harus diberikan ke Negara. Setiap ton ore yang diangkut, memiliki persen royalti yang disetor ke Negara.

“Kalau tidak ada SKV lantas ada SIB dari Syahbandar, maka pengangkutan itu tidak akan terhitung. Secara otomatis, tak ada royalti masuk ke kas Negara,” katanya.

Dengan demikian, ore yang tidak melalui prosedur seperti yang dijelaskannya di atas, maka dipastikan illegal. Termasuk penerima barang tersebut.

Untuk itu, perusahaan yang dianggap tidak mengantongi SKV ini, langsung diberhentikan sementara aktivitasnya. Setidaknya, ada 22 perusahaan yang diberhentikan sementara waktu.

“Bagi yang belum RKAB tapi mengirim (ore), maka kita pastikan tidak akan bisa RKAB selanjutnya,” tuturnya.

Yusmin menyebut, IUP yang bermasalah ini merupakan warisan pemerintahan di kabupaten. Sebelum diambil alih provinsi dalam perizinannya, IUP tambang diterbitkan oleh bupati atau wali kota.

“KPK harus turun tangan melihat riwayat IUP karena diduga palsu. Kami duga ada pemalsuan dokumen. Kita ingin luruskan ini, sayang kita punya daerah,” tuturnya.

Pengusaha yang Borong IUP

Data ESDM Sultra mencatat, ada 243 IUP yang sudah clear and clean (CnC). Namun fakta di lapangan, hanya 56 IUP yang beroperasi. Itu pun, dalam aktivitasnya bermasalah, khususnya dalam penjualan ore yang kadang memanipulasi data untuk menghindari pembayaran royalti ke Negara.

Dari 243 IUP yang ada, nama Irwan Hermanto tercatat memiliki banyak IUP di Sultra. Ia memiliki 12 IUP dengan perusahaan yang berbeda.

Data ESDM menunjukkan, IUP yang dimiliki Irwan kebanyakan mengolah tambang aspal di Pulau Buton.

Perusahaan kedua yang paling banyak memborong IUP adalah Dharmawangsa Group. Ia memiliki 10 perusahaan berbeda yang mengelola tambang emas di Kabupaten Bombana.

Kemudian, Hengky Cokro. Ia memiliki 8 IUP dengan perusahaan yang berbeda mengelola tambang emas di Bombana dan Pulau Kabaena.

Lalu, Henry Sumarno Tan/Sjamsul Bahri Sjawal (Komisaris Utama) mengelola delapan IUP yang tersebar di Kabupaten Konawe. Sektor yang dikelola oleh perusahaan asal Tiongkok ini adalah nikel.

Kemudian, Robin Setiyono yang memiliki 6 IUP dengan perusahaan berbeda, mengelola tambang aspal di Pulau Buton.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman