Penataan Tambang di Sultra Harus Jadi Perhatian KPK, Polri dan Ombudsman

382
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Upaya bersih-bersih Dinas ESDM Provinsi Sultra dalam mendisiplinkan pengusaha tambang, patut didukung semua kalangan.

Sebanyak 22 perusahaan tambang di Sultra dihentikan secara administrasi oleh Kabid Minerba karena tidak patuh terhadap prosedur administrasi.

-Advertise-

Bahkan, tanggung jawab kepada negara diabaikan misalnya membayar sejumlah kewajiban pajak.

Dengan menghindari mengikuti prosedur administrasi, mengindikasikan ke 22 perusahaan tersebut sengaja menghindari pajak kepada negara.

“Karena setiap prosedur administrasi pertambangan berkonsekuensi menambah pemasukan ke kas negara. Misalnya harus membayar jaminan reklamasi. Uang tersebut dikenakan PPN, di situlah posisi negara,” kata Muh Fajar Hasan, Ketua Forum Pasca Sarjana Jakarta Raya, Selasa 12 Februari 2019.

Ia menyebut, perputaran uang di sektor tambang miliaran rupiah. Sehingga ada asumsi segala urusan bisa dilancarkan dengan uang.

“Ini yang tidak dipahami, bahwa saat ini rezim pelayanan publik adalah rezim administrasi. Semua prosedur pelayanan publik terbuka dan full akses. Itu lah semangat UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tidak boleh ada yang bermain-main di ruang gelap, karena pasti ketahuan,” katanya.

Menurutnya, yang dilakukan oleh ESDM Sultra merupakan upaya menyelamatkan dan menjaga maruah daerah. Sebab, selama ini kekayaan alam Sultra diuruk bablas.

“Kita tidak pernah tahu berapa sumbangsih perusahaan tersebut terhadap daerah,” jelasnya.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah pemangku kepentingan di sektor tambang, agar membantu ESDM Sultra menertibkan perusahaan tambang yang tidak patuh.

“Ini harus sinergi , misalnya kepolisian, Syahbandar, harus padu bersama-sama melindungi kekayaan daerah. Tidak boleh ada ego sektoral, harus ditanggalkan. Apa yg disampaikan Kabid Minerba adalah representasi sikap Gubernur, karena itu harus diback up, jangan dibiarkan sendiri. Gubernur adalah wakil Pemerintah pusat di daerah, perpanjangan tahan Presiden di daerah. Apalagi UU 23 2014 tentang Pemda tegas bahwa kewenangan perizinan dan pengawas pertambangan ada di Gubernur,” katanya.

Baca Juga :  Massa Aksi Duga PN Kendari Ada Kongkalikong dengan Terdakwa

Ia menyebut, Sultra masuk zona merah pengawasan KPK dan Ombudsman. Saat ini kedua lembaga negara tersebut aktif melakukan pemantauan di sana.

“Saya kira, terlalu berani kalau masih ada yang main-main. Lambat laun pasti ketangkap juga. Kami dalam waktu dekat ini akan meminta KPK dan Ombudsman untuk melakukan supervisi ke Pemerintah Provinsi Sultra. Intinya Gubernur Sultra harus dibantu untuk melakukan penataan pertambangan, agar kontribusi pengelolaan SDA membawa manfaat bagi daerah,” tuturnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here