Saat Plt Kadis ESDM Sultra Cenderung Bela 22 Perusahaan Tambang

148
Plt Kadis ESDM Andi Azis. (Foto Radarsultra.com)
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Azis tiba-tiba menyampaikan klarifikasi terhadap pernyataan bawahannya Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sultra Yusmin, sehari sebelumnya.

Kepada wartawan, Selasa 12 Februari 2019, klarifikasi ini bukan untuk menentang pernyataan Yusmin. Tetapi hanya ingin meluruskan beberapa hal yang mesti diluruskan.

-Advertise-

Namun demikian, pernyataaan Andi cenderung membantah hal yang disampaikan Yusmin mengenai status 22 izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga mengangkut ore tanpa ada surat keterangan verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Sultra.

Andi mengklaim, 22 perusahaan tersebut telah menunaikan tanggung jawabnya berupa pembayaran royalti dan iuran tetap kepada Negara.

“22 perusahaan ini dari sisi finansial dan kewajiban terhadap negara, sangat bagus,” katanya membantah pernyataan Yusmin sebelumnya.

Ia juga membantah, ESDM Sultra telah memberhentikan sementara 22 perusahaan kemarin. Ia malah membiarkan perusahaan tersebut tetap masih bisa jalan asal memenuhi empat kriteria, administrasi, keuangan, lingkungan dan teknis.

“22 perusahaan ini akan kita lakukan pembinaan keras,” jelasnya.

Ia menyebut, perusahaan tersebut tetap akan beroperasi asal memenuhi aspek administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan.

Baginya, ke-22 perusahaan tersebut memuat ore sudah pasti telah mengantongi administrasi. Buktinya, Syahbandar sebagai pihak yang berwenang mengecek dokumen malah membiarkannya untuk berlayar.

Pernyataan Plt Kadis ESDM ini bertolak belakang dengan pernyataan Yusmin sebelumnya. Bahwa, 22 perusahaan dimaksud menjual ore tanpa melalui verifikasi ESDM.

Sebab, berdasarkan catatan Yusmin, 22 perusahaan melakukan penjualan ore nikel dari Januari sampai Februari 2019 sebanyak 172 kali tanpa melalui verifikasi ESDM Sultra.

Yusmin pun menduga, lolosnya kapal tanpa adanya dokumen lengkap dari ESDM diduga ada permainan dengan Syahbandar.

Baca Juga :  Tes Urine Mendadak, Tiga Polisi Berpangkat Perwira dan Bintara Positif Narkoba

Tapi pernyataan Yusmin ini, dibantah keras oleh Andi Azis. Ia berdalih, tidak mungkin Syahbandar mengeluarkan surat izin berlayar (SIB) jika belum lengkap dokumennya.

“Saya yakin perhubungan tidak berani berikan SIB kalau tak ada verifikasi. Syahbandar juga alat Negara, komunikasi ini harus konek,” katanya.

Tak sampai di situ, Andi Azis juga turut “memasang badan” untuk perusahaan atas tuduhan Yusmin soal tunggakan 22 perusahaan tersebut kepada Negara sebesar RP 265 miliar.

Menurut dia, secara administrasi, teknis, lingkungan, dan keungan, ke-22 IUP itu merupakan perusahaan-perusahaan yang taat dan rutin membayar royalti.

Tunggakan senilai Rp 265 milliar itu, beber dia, merupakan tunggakan lama sejak 2008 hingga 2018 atau tunggakan sejak 10 tahun yang lalu untuk seluruh perusahaan tambang.

Dari jumlah itu, ada beberapa perusahaan menunggak kewajibannya kepada Negara mulai Rp 8 miliar sampai Rp 36 miliar. Namun demikian, ia tidak menyebutkan IUP mana saja yang menunggak kepada Negara.

Ia menyebut, saat ini di Sultra terdapat 271 IUP, sebanyak 230 IUP sudah clear and clean (CnC) dan sebanyak 41 IUP masih bermasalah.

“Seluruh IUP ini kita akan normalkan. Kami hanya mencari benang merah agar potensi penerimaan daerah didapat,” tuturnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here