Putusan Hakim Kabulkan Gugatan Enam Kades, Pemkab Buton Ajukan Banding

521
Ilustrasi

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melalui kuasa hukumnya Munsir SH resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Kendari yang mengabulkan gugatan enam kepala deda (Kades) di Buton pekan lalu.

Menurut Munsir, putusan yang dimaksud perkara nomor 32 itu mengabulkan gugatan para Kades yang meminta SK 225 tahun 2018 tentang pelaksanaan Pilkades serentak dibatalkan.

- Advertisement -

“Setelah saya berkoordinasi dengan tergugat dalam hal ini Bupati Buton maka secara resmi hari ini (Jumat 22 Februari 2019) kami ajukan banding di PT TUN Makassar,” ujarnya.

Dalam gugatan, enam desa yang melaksanakan Pilkades digugat yakni, Desa Kancinaa, Desa Kondowa, Desa Mega Bahari, Desa Matawia, Desa Wolowa, dan Desa Sukamaju.

“Saya mencermati amar putusan yang di batalkan SK 225 sepanjang yang tertera nama desa penggugat. Jadi keputusan itu tidak dalam konteks 53 desa secara keseluruhan yang melaksanakan Pilkades kemarin. Hanya enam desa saja,” ujarnya.

Saat Pilkades lalu, lanjut dia, ada 53 desa yang menggelar Pilkades yang tertuang dalam SK Bupati Buton nomor 225. Namun yang menggugat ada enam desa.

Dijelaskannya, terkait putusan hakim tidak akan keluar dari ketentuan yang diminta penggugat dan tidak diluar yang diminta para pihak. Hakim mengabulkan tuntutan penggugat enam desa yang terkait waktu pelaksanaan Pilkades.

Menurut Munsir, gugatan para penggugat dilakukan karena Pilkades tahun 2018 secara serentak. Sementara waktu masa jabatan para Kades berakhir pada tahun 2019.

“Menurut kami sudah tepat dilakukan Pilkades. Ini hanya persoalan pemahaman saja enam desa yang masa jabatannya berakhir di 2019. Namun itu sesuai amanah UU nomor 16 dilakukan Pilkades secara serentak,” urainya.

Jika ada Kades yang berakhir masa jabatannya tahun 2019, maka saat melakukan Pilkades agar melakukan cuti. Setelah Pilkades, jabatan Kades dilanjutkan kembali.

“Selama ini pemerintah daerah belum melantik Kades yang masa jabatannya belum berakhir. Jadi dimana letak kesalahannya,” paparnya.

Kata dia, jika Pilkades dilaksakan pada tahun 2020, tentu pemerintah akan menunjuk Pelaksana Sementara Kades selama 1,6 tahun. Kondisi itu akan merugikan keuangan daerah.

“Karena bukan mengirit keuangan negara,” ujarnya.

“Pemahaman hakim dan penggugat menurut saya keliru, salah tafsir,” tambahnya.

Reporter: Waode Yeni Wahdaniah

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...