Ridwan Bae : Pemekaran di Sultra Jadi Perhatian Khusus Presiden

604

Kendari, Inilahsultra.com – Seluruh ketua tim kerja daerah (TKD) pasangan Joko Widodo-Maruf Amin berkumpul di Jakarta 18 Februari 2019. Salah satu dari 34 ketua TKD itu adalah Ridwan Bae.

Anggota DPR RI ini mengaku, dirinya mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan dua hal kepada Presiden Jokowi berkait kondisi di Sultra.

- Advertisement -

Yakni, terkait dengan moratorium pemekaran daerah dan pengelolaan dana desa.

Menurut Ridwan, selama perjalanan sosialisasi di Buton, Kabaena, Konawe, Kolaka dan Muna, banyak masyarakat mengeluhkan moratorium pemekaran daerah.

“Saya sampaikan ke pak Jokowi bahwa salah satu keinginan masyarakat yang sukar saya jawab secara pasti adalah persoalan moratorium daerah otonomi baru. Di antara semua masalah, hanya itu sulit saya hadapi,” kata Ridwan, Jumat 22 Februari 2019.

Ia menyebut, isu pemekaran ini dia angkat khusus kepada Presiden. Sebab, masyarakat di Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Baubau dan Buton paling keras menyuarakan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Tak terkecuali pula daerah lain seperti, Konawe Timur, Muna Timur, Kota Raha, Kabaena dan Kolaka Selatan.

Terhadap informasi yang disampaikan itu, Ridwan menyebut, Jokowi menjawab sederhana namun padat dan tegas.

“Apa yang disampaikan Sultra akan jadi prioritas dan perhatian khusus,” tekannya.

Ridwan tidak mengetahui pasti seperti apa ketegasan Jokowi nantinya terkait pemekaran ini. Pemerintah akan mengambil langkah bagaimana memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Politikus Golkar ini menyebut, pemekaran ini sangat penting bagi daerah yang ingin berkembang. Terlebih, seluruh syarat telah dipenuhi oleh panitia pemekaran, termasuk kesiapan mereka.

“Penting sekali mencabut moratorium. Saya yakin ini bukan hanya Sultra. Persiapan pemekaran, seluruhnya sudah tuntas. Sekarang sudah sampai di Depdagri dan Komisi II,” Pungkasnya.

Terkait pengelolaan dana desa, lanjut Ridwan, ini menjadi perhatian dari pemerintah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana agar bisa berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

Dana desa yang sudah jalan sejak 2015 ini, sejatinya dimanfaatkan secara maksimal dan diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan.

Sejak 2015 hingga 2019, Pemerintahan Joko Widod-Jusuf Kalla telah menurunkan Rp 257 triliun untuk dana desa.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...