Kendari, Inilahsultra.com – Pabrik smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) resmi beroperasi.
Launching pabrik smelter terbesar di Sulawesi Tenggara itu diresmikan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Gubernur Sultra, Ali Mazi dan sejumlah direksi PT VDNI.
Meski baru kali perdana diresmikan, perusahaan yang berbasis di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ini diketahui sudah melakukan proses pengolahan ore nikel. Dari beberapa tungku peleburan nikel, perusahaan digawangi Mingdong Zhu investor asal Cina ini juga mulai melakukan ekspor skala kecil.
Diprediksikan menjadi pusat industri stainless steel terbesar di Indonesia oleh Menteri Airlangga, faktanya PT VDNI lalai terhadap kewajiban pembayaran pajak pada daerah.
Informasi miris tersebut dibeberkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi saat menghadiri peresmian pabrik smelter PT VDNI.
Kata Ali Mazi, kontribusi pajak investor asal negeri Cina itu pada daerah nihil. Padahal, kehadiran investor asing harusnya bisa berkorelasi mendongkrak angka PAD daerah dari kontribusi pajak.
Beberapa kewajiban pajak yang tak dilaporkan PT VDNI sebagaimana termuat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015, beber Ali Mazi antara lain penggunaan alat berat hingga pemakaian air permukaan untuk mendukung aktifitas smelter.
“Semestinya bisa menjadi penyumbang PAD seperti dari pajak penggunaan alat berat, pemakaian air permukaan. Itu sudah diatur dalam Perda,” ungkap Ali Mazi.
Kesempatan bersua langsung dengan Menteri Airlangga dan jajaran direksi PT VDNI, Ali Mazi menyampaikan unek-uneknya.
Ia mengimbau perusahaan yang berbasis di Cina itu segera berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemprov Sultra terkait sederet laporan tunggakan pajak.
“Segera daftarkan alat berat ke Badan Pendapatan Daerah, selain itu jika gunakan air permukaan segera ke Dinas ESDM untuk urus ijin penggunaan air permukaan,” imbau Ali Mazi.
Tak hanya mengingatkan kewajiban pada pemerintah, Ali Mazi menekankan agar PT VDNI bisa bersinergi dengan masyarakat lokal.
“Jalin kemitraan dengan masyarakat di lingkar tambang, masyarakat jangan dijadikan penonton. Mesti ada manfaat pertambangan. Mesti seiring dan seirama. Susun program kemasyarakatan yang berpedoman pada cetak biru yang ditentukan Pemprov Sultra,” pesan Ali Mazi.
Sikap tak taat pajak investor asing itu bukan kali pertama diungkap pejabat asal Sultra. Sebelumnya, Bupati Konawe, Kery S Konggoasa juga membeber kekesalan terhadap PT VDNI.
Bahkan saking kesal, Kery mengancam mengusir TKA asal Cina rekrutmen PT VDNI jika mereka tetap mengabaikan kewajiban pembayaran retribusi ke daerah.
Saat peresmian pabrik smelter milik PT VDNI oleh Menteri Airlangga, Bupati Konawe dua periode itu diketahui urung hadir menyemarakkan euforia tersebut.
Penulis : Siti Marlina
