JaDI Sultra : Libatkan ASN, Caleg Bisa Dipidana

486
Hidayatullah nah

Kendari, Inilahsultra.com – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara menyerukan politisasi birokrasi di Pemilu 2019 untuk dihentikan.

Presidium Ketua JaDI Sultra Hidayatullah mengaku, saat ini JaDI Sultra sudah mengumpulkan data, bukti dan info diberbagai pelosok Sultra.

- Advertisement -

Yang terbanyak saat ini laporan dari Kota Kendari berkaitan dengan maraknya dugaan keterlibatan birokrasi dan ASN dengan cara-cara hidden agenda terlibat dalam sosialisasi dan kampanye baik untuk dukungan Pilpres maupun dukungan para Caleg,” kata Hidayatullah melalui rilisnya, Minggu 3 Maret 2019.

Berkaitan dengan hal itu, JaDI Sultra meminta kepada Gubernur Sultra dan seluruh bupati dan wali kota agar mulai saat ini menghentikan seluruh aktivitas politisasi birokrasi dan menertibkan seluruh ASN masing-masing agar tidak terlibat dalam Kampanye dalam Pemilu 2019.

Larangan ini, sebut Hidayatullah, tegas diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mulai Dari pimpinan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) sampai perangkat desa dan kelurahan, dilarang terlibat dalam kampanye karena ada sanksi pidana menanti.

Apabila sudah terlanjur membuat arahan diam-diam, maka segera tarik dan hentikan cara-cara politisasi birokrasi ini,” katanya.

Selain itu, dalam UU No 7 tahun 2017 dalam Pasal 280 ayat (2) disebut bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengkutsertakan pimpinan MA, MK sampai perangkat desa dan kelurahan.

Olehnya itu ASN dan birokrasi pemerintah harus netral dalam Pemilu 2019.

“ASN memang memiliki hak pilih untuk dirinya sendiri dan bisa mencari tahu info visi, misi dan program para peserta Pemilu, tetapi bukan untuk ikut menceburkan diri berkampanye, dan bersama-sama dengan peserta Pemilu untuk bersosialisasi dalam kampanye,” jelasnya.

Hidayatullah mengutip salah satu pasal tentang penegasan sanksi dalam
UU No 7 Tahun 2017 pada pasal 493 dan pasal 280 ayat (2), berbunyi para pelanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

“Jadi, ASN dan pelaksana kampanye agar hati-hati dan jangan coba-cona melanggar ketentuan pasal tersebut,” jelasnya.

Selain itu, aturan yang melarang keterlibatan ASN tercantum dalam huruf f pasal 280 ayat (2) yang berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN.

Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) huruf f merupakan tindak pidana pemilu.

“Jadi hindari potensi pelanggaran berupa keterlibatan ataupun dilibatkannya ASN dalam upaya pemenangan peserta pemilu serta penggunaan sumber daya milik negara agar untuk dihindari. Pejabat negara struktural dan fungsional dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu,” tuturnya.

JaDI Sultra juga mengingatkan kepada para camat, lurah, kepala desa dan perangkatnya untuk menolak permintaan pimpinan di atasnya siapapun dia entah gubernur maupun bupati dan wali kota untuk tidak dimanfaatkan membantu kampanye baik capres maupun caleg.

“Karena apabila terlibat maka sanksi pidana dan pemecatan tidak hormat dari ASN bisa dijerat,” imbuhnya.

JaDI Sultra juga menggugat ketegasan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Sultra dan jajaran di bawahnya lewat penegakan hukum terpadu harus berani dan tuntas memproses kasus-kasis politisasi birokrasi dan keterlibatan ASN dalam Kampanye Pemilu 2019.

Menurutnya, diperlukan tindak berani tanpa kompromi dari Bawaslu agar ada efek jera, untuk memutus mata rantai politisasi biokrasi yang terus berulang saat ini.

“Kalau tidak berani maka para Bawaslu agar mundur dari posisi pengawas Pemilu karena hanya menjadi beban negara dan rakyat untuk membiayai lembaga ini,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...