Bebaskan Pulau Wawonii dari Tambang

753
Warga dan mahasiswa Wawonii menggelar demo di Pemprov Sultra mendesak IUP di pulau itu untuk dicabut.

Kendari, Inilahsultra.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Sultra, Senin 4 Maret 2019.

Kedatangan mereka mendesak Gubernur Sultra Ali Mazi untuk segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di pulau tersebut yang jumlahnya 13 IUP.

- Advertisement -

“Cabut semua IUP di Pulau Wawonii di Konawe Kepulauan,” ungkap Suyatno, salah satu orator.

Selain menggelar demo, mahasiswa dan masyarakat menggelar teatrikal dengan membuat kuburan di depan kantor gubernur sebagai tanda masyarakat Wawonii bisa terkubur di daerahnya sendiri karena masuknya tambang.

Selain itu, mereka juga meragakan fenomena penindasan perusahaan atas rakyat Wawonii.

“Ekspansi tambang akan membuat masyarakat akan kehilangan mata pencaharian,” tambah Suyatno.

Menurut masyarakat, di Pulau Wawonii, telah beroperasi sekitar 13 IUP. Total lahan yang mereka kelola ribuan hektare.

Penerbitan IUP oleh pemerintah di pulau ini tentunya patut dipertanyakan. Sebab, banyak aturan yang telah dilanggar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034.

Berdasarkan RT RW itu, Konawe Kepulauan tidak bisa diterbitkan IUP tambang. Konkep hanya diperuntukan pertanian, pariwisata dan perikanan.

Selain melanggar RTRW, IUP di Konkep juga telah melanggar UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Bahwa daerah yang bisa dikeluarkan IUP memiliki panjang 2 ribu kilometer bujur sangkar. Pulau Wawonii sendiri hanya memiliki luasan 867, 58 Km2 atau panjang 800 kilometer.

Dengan demikian, secara tidak langsung, penerbitan IUP di Pulau Wawonii telah melanggar dua aturan tersebut.

Menurut Suyatno, Ali Mazi pernah menggelar kampanye di Pulau Wawonii menjanjikan pencabutan IUP.

“Namun hingga saat ini tidak dilakukan. Kami menagih janji Ali Mazi untuk menyabut IUP itu,” jelasnya.

Sementara itu, Pemprov Sultra yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan La Ode Ali Akbar mengakui bahwa IUP di Pulau Wawonii telah bertentangan dengan aturan.

Namun, pencabutan IUP itu menjadi kewenangan Dinas ESDM dan Dinas PTSP Provinsi Sultra.

Ia berjanji, aspirasi ini akan dikoordinasikan dengan Gubernur Sultra dan dinas terkait.

Suasana sempat memanas ketika Ali Akbar diminta turun dari podium karena dianggap terlalu berbelit belit soal pencabutan IUP di Pulau Wawonii.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...