Datangkan Fildan, Anggaran KNPI Wakatobi Dipersoalkan

471
 

Wakatobi, Inilahsultra.com – Gerakan Masyarakat Pemikir Kiri (GMPK) Kabupaten Wakatobi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Wakatobi, Selasa 4 Maret 2019. GMPK menduga, KNPI Wakatobi yang diketuai Acmad Aksar telah menggunakan dana hibah kepemudaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Dalam aksinya tersrbut, GMPK mendesak Bupati Wakatobi Arhawi agar mengevaluasi proses hibah dana kepemudaan dan tidak lagi dialirkan kepada KNPI Wakatobi versi Pengurus KNPI Provinsi Sultra Syahrul Beddu tersebut.

- Advertisement -

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Jadu mengatakan, soal penggunaan dana hibah kepemudaan senilai Rp 500 juta pada tahun 2018 ada dugaan penggunaan anggaran secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi sehingga menguntungkan pihak tertentu.

“Sehingga kami dari pihak GMPK mendesak kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar transparan terkait penggunaan dana hibah kepemudaan itu,” ujar Jadu.

Salah seorang pengunjuk rasa lainnya, Emen La Huda dalam orasinya mengatakan, anggaran yang nilainya cukup fantastis itu digunakan untuk penyelenggaraan futsal sebanyak Rp 50 juta.

Dua kegiatan lainnya yang diklaim diselenggarakan oleh KNPI, seperti kejuaraan balap motor dan mendatangkan artis ibu kota, Fildan pada tahun 2018 yang penganggarannya dianggap tidak transparan.

“Berdasarkan laporan dua kegiatan itu seperti balap motor itu anggarannya ada tersendiri dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan KNPI hanya sebagai sponsor. Kedatangan Fildan tahun lalu, itu anggarannya berasal dari patungan yang dipungut dari kepala-kepala dinas. Sementara pada penyelenggaraan futsal tiap klub yang mendaftar dibebankan untuk membayar biaya pendaftaran sebanyak Rp 500 ribu per klub,” beber Emen.

Usai menggelar aksi di halaman kantor Bupati Wakatobi, para pengunjuk rasa bergeser dan melakukan aksi yang sama di kantor BPKAD Kabupaten Wakatobi di Kecamatan Wangiwangi Selatan.

Sejumlah pengunjuk rasa langsung diterima oleh kepala BPKAD Juhaiddin. Pengunjuk rasa meminta kepada Kepala BPKAD untuk menunjukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana KNPI tersebut.

Juhaiddin menjelaskan, dalam proses pertanggung jawaban dana hibah, BPKAD hanya menerima surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh penerima hibah. Sedangkan SPJ-nya ada pada penerima hibah.

“Penyaluran dana hibah itu mengacu pada Peraturan Bupati (Perbub) Wakatobi Nomor 2 tahun 2017, tentang tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Juhaidin.

Lanjutnya, hal itu tertuang dalam pasal 46, penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

“Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, yakni salah satu poin dalam aturan tersebut meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Hal itu sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang,” jelasnya.

Reporter: Laode Samsuddin

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...