Kekerasan Terhadap Masyarakat Wujud Nyata Represi Aparat

106
Polisi Pamong Praja dan Polisi terlibat bentrok dengan masyarakat Wawonii yang menolak tambang

Kendari, Inilahsultra.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut mengencam tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga Konawe Kepulauan yang melakukan demontrasi penolakan izin usaha pertambangan (IUP), di Kantor Gubernur Sultra, Rabu 6 Maret 2019.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin mengatakan, seharusnya kepolisian dan Satpol PP tidak melakukan tindakan kekerasan kepada warga Wawonii yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

- Advertisement -

Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, kebebasan berserikat massa aksi dalam menyampaikan dan mengeluarkan pendapat diatur dalam undang-undang dasar (UUD) 1945.

“Apa haknya polisi membubarkan massa aksi dalam menyampaikan dan mengeluarkan pendapat yang nyata-nyata dilindungi oleh undang-undang?,” kata Saharuddin, Kamis 7 Maret 2019.

Soal tidak membawa surat penyampaian aspirasi ke polisi, kata Udin, sebenarnya warga bukan untuk minta izin kepada polisi, tapi hanya surat pemberitahuan aksi.

“Menyurat ke polisi itu untuk meminta menjaga massa aksi dalam menyampaikan aspirasi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi aparat penegak hukum harus menjaga aksi tersebut bukan malah membubarkan paksa massa aksi,” ungkapnya.

Pembubaran paksa dan tindakan represif dari kepolisian dan satpol PP terhadap massa aksi, lanjut Udin, Walhi akan meminta kepada Irwasum Mabes Polri sebagai lembaga pengawasan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap aparat yang melakukan kekerasan.

Terkait demo warga, kata Udin, secara kelembagaan Walhi Sultra mendukung langkah yang diambil masyarakat Wawonii dalam memperjuangkan atas hak lingkungan hidup yang baik.

“Saya mengundang semua pihak yang dirugikan dengan IUP untuk hadir di kantor Walhi sini untuk melakukan gugatan bersama. Lebih bagus warga harus terlibat karena mereka yang menerima dampak langsung akibat pertambangan ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Salaman Saat Rapat, Ali Mazi Ke Lukman Abunawas : Semua Sudah Saya Tanda Tangan

“Warga bisa melakukann kroscek dan Walhi punya legal standing untuk bersama-sama melakukan gugatan. Agar warga Wawonii bisa mendapatkan lingkungan hidup dalam lingkungan yang sehat,” tambahnya.

Menurut Udin, Pulau Wawonii masuk kawasan pulau-pulau kecil seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesiair dan Pulau-pulau Kecil.

“Termasuk di dalamnya Kabupaten Konkep sebagai pulau kecil yang tidak layak dilakukan eksploitasi pertambangan,” jelasnya.

Selain itu, hadirnya IUP di Konkep telah ikut melanggar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034.

Berdasarkan Perda RTRW, wilayah Konkep tidak diperuntuhkan kawasan tambang melainkan kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here