Hasil Rapat Kementerian ATR/BPN Tetapkan Wawonii Bebas dari Tambang

217
Warga dan mahasiswa Wawonii menggelar demo di Pemprov Sultra mendesak IUP di pulau itu untuk dicabut.

Kendari, Inilahsultra.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru saja menggelar pertemuan dengan instansi terkait, mulai dari pusat hingga daerah tentang pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan, Jumat 8 Maret 2019.

Salah satu yang diundang dalam rapat tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diwakili Bappeda, Dinas PU dan Dinas PTSP.

- Advertisement -

Selain Pemkab Konkep, Kementerian ATR/BPN ikut mengundang Bappeda Sultra, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang, Dinas ESDM, Dinas PTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, dan Dinas Perhubungan.

Rapat yang digelar Kementerian ATR/BPN di ruang Rapat Mandalika Gedung Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR, Jalan Raden Patah No 1 Kebayoran Baru Jakarta ini dibahas tentang RTRW Konkep apakah masuk atau tidak dalam kawasan pertambangan.

Setelah mendengarkan usulan dan kajian dari para pihak serta mempertimbangkan berbagai ketentuan, Kabupaten Konkep ditetapkan bukan sebagai daerah pertambangan.

Kepala Bappeda Konkep, Abdul Halim, yang turut dalam rapat tersebut menyatakan, pertambangan dihapus dalam usulan RTRW Konkep.

“Kementerian ATR/BPN menyatakan RTRW Kabupaten Konkep tidak ada aktivitas pertambangan,” kata Halim saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Dengan demikian, kata dia, maka pembahasan RTRW Konkep dilanjutkan dengan tidak menyertakan tambang. Di Konkep, hanya diperuntukan, pertanian, kelautan dan pariwisata.

Halim menyebut, pembatalan tambang masuk dalam RTRW Konkep karena dinilai tidak memenuhi dasar hukum.

Hal itu ditegaskan oleh bagian hukum Kementerian ATR/BPN.

Dalam RTRW Provinsi Sultra, memasukkan Pulau Wawonii sebagai kawasan pertambangan. Hanya saja, setelah RTRW Konkep dibahas, tambang dihilangkan. Dalam artian, Konkep tak boleh ada aktivitas pertambangan.

Baca Juga :  Penculik Anak di Kendari Ditangkap Bersembunyi di Kolong Rumah Warga

“Pemprov Sultra memasukkan ruang tambang sangat lemah. Itu hanya lampiran saja,” jelasnya.

Dengan dihapuskannya pertambangan dalam usulan RTRW Konkep, maka dengan sendirinya, aktivitas tambang di Pulau Kelapa itu harus dihentikan.

“Sebelum ada penetapan RT RW Konkep, maka seluruh kegiatan pertambangan itu harus dihentikan dulu,” tekannya.

Selain Kementerian ATR/BPN, sikap Pemkab Konkep yang ingin daerah bebas dari aktivitas pertambangan ikut didukung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, warga Pulau Wawonii menggelar demo di Kantor Gubernur Sultra menolak tambang hadir di daerah itu.

Demo yang dilakukan ratusan orang itu pada akhirnya berujung bentrok dan menyebabkan luka-luka dari massa dan aparat kepolisian.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here