Ombudsman Ungkap Dana PKH Kota Kendari Rp 2,5 Miliar Mengendap di Bank

105
Ahmad Rustan (kanan) bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo (Kiri) dalam acara Coffee Morning di Kantor Ombudsman Sultra.
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra mengungkap ada Rp 1,8 miliar uang bantuan penerima program keluarga harapan (PKH) di Kota Kendari yang masih mengendap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendari.

Asisten Ombudsman Ahmad Rustan mengatakan, awalnya, total uang PKH yang belum disalurkan oleh BRI sebanyak Rp 2,5 miliar.

-Advertise-

“Dari investigasi kami di Kota Kendari, ada Rp 2,5 miliar uang masyarakat penerima PKH tidak tersalurkan sejak 2016,” ungkap Ahmad Rustan saat cofee morning di Kantor Ombudsman Perwakilan Sultra, Jumat 8 Maret 2019.

Terhadap hal ini, kata dia, Ombudsman sudah meminta klarifikasi para pihak, mulai dari Dinas Sosial Provinsi Sultra, pendamping PKH dan pihak bank.

“Setelah pertemuan itu, ditindaklanjuti ada pergerakan pencairan. Pada akhir Desember 2018 lalu, tinggal tersisa Rp 1,8 miliar,” jelasnya.

Karena masalah ini butuh konfirmasi pihak Kementerian Sosial, maka kasus ini dilimpahkan ke Ombudsman RI di Jakarta.

“Kita serahkan penanganan selanjutnya di Ombudsman RI,” ujarnya.

Ahmad menyebut, investigasi Ombudsman ini berawal dari aduan penerima PKH yang mengeluhkan belum mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, warga juga mengeluhkan penyaluran melalui bank dianggap banyak masalah dibandingkan melalui Kantor Pos. Pencairan dana PKH melalui bank, kata Ahmad dimulai sejak 2016 lalu.

“Justru penyaluran melalui bank ini banyak masalah. Di pos lancar-lancar saja. Ada yang kami temukan, harusnya 6 kali cair, malah baru dua kali cair,” katanya.

Selain itu, ada uang yang sudah masuk di rekening namun tidak bisa dicairkan oleh penerima PKH.

Terhadap hal ini, pihak bank tidak menjelaskan secara detil alasan mandeknya pencairan itu. Padahal, kata dia, uang itu tidak boleh mengendap dan wajib dicairkan oleh pihak bank tepat waktu.

Baca Juga :  150 Team Relawan Anoa Sultra, Logistik Bantuan Plus Ambulance Bergerak ke Palu dan Donggala

“Itu sulit dijelaskan pihak bank. Kalau ada perbedaan data identitas penerima PKH harusnya disampaikan ke pendampingnya. Kemarin, ada yang salah identitas, setelah diperbaiki lalu dicairkan. Harusnya, pihak bank mengkonfirmasi ke pendamping soal kekurangan data itu,” ujarnya.

Lantas apakah ini modus deposito Ahmad belum bisa menyimpulkan hal ini. Termasuk adanya potensi korupsi.

“Soal deposito, ini soal teknis banknya bagaimana menyimpan. Tapi, ini masalahnya memang di bank. Kalau di pendamping tidak ada masalah,” ujarnya.

Ke depan, lanjut dia, Ombudsman akan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai mekanisme penyimpanan.

“Apakah ada potensi fraud misalnya. Nanti kita akan koordinasikan,” imbuhnya.

Selain di OJK, Ombudsman juga akan meminta penjelasan kepada Kementerian Sosial mengenai perjanjian awal mekanisme pencarian antara bank dan penerima.

“Banyak hal perlu diklarifikasi tentang mekanisme identitasnya seperti apa mereka input data penerima,” tuturnya.

Sejauh ini, kata dia, baru Kota Kendari yang datang melapor soal mengendapnya bantuan PKH di bank penyalur.

Ia menduga, potensi serupa akan terjadi di daerah lain.

“Baru Kota Kendari yang melapor nilainya 2,5 miliar dari total sekitar 1400 sekian total yang menerima PKH di Kota Kendari,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here