Ridwan Minta Kementerian Tidak Hanya Asal Bicara soal Wawonii

1618

Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta kepada Kementerian terkait yang berhubungan dengan pertambangan tidak hanya asal bicara soal masalah tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Sebelumnya, dalam rapat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Konkep diputuskan tidak untuk pertambangan.

- Advertisement -

Keputusan ini, kata Ridwan patut diapresiasi karena Kementerian ATR/BPN yang turut memperhatikan Pulau Wawonii.

“Tapi, saya harap kementerian pusat untuk aktif. Jangan gaya pemerintah pusat hanya mempersulit suasana, jangan masyarakat diberi angin baru tapi tidak disertai dalam tindakan tertentu,” kata Ridwan Bae, Sabtu 9 Maret 2019.

Menurut dia, Kementerian ATR/BPN dan kementerian terkait, harus mengeluarkan semacam surat keputusan sebagai masukkan kepada Gubernur Sultra Ali Mazi untuk mengambil langkah konkrit di Pulau Wawonii.

“Kenapa tidak surat gubernur berdasarkan RTRW itu bahwa tidak boleh ada ruang tambang di sana,” katanya.

Ridwan menyebut, masalah Konkep ini sudah menjadi perhatian nasional. Untuk itu, pemerintah pusat harus proaktif.

“Turunkan tim atau jika sudah cukup data, maka surati gubernur untuk mencabut IUP karena berdasarkan RTRW, dilarang. Itu harus tegas,” ujarnya.

Terhadap keputusan kementerian ini, kata dia, Gubernur Sultra Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas harus peka. Sebab, jika keputusan itu tidak dalam bentuk tindakan nyata, maka akan melahirkan reaksi baru dan tidak mustahil lahirkan konflik baru.

“Rakyat harus dipihaki, gubernur berkewajiban mengayomi warganya,” jelasnya.

Kepada Ali Mazi, Ridwan menyarankan tiga hal paska-Konkep dinyatakan tidak masuk kawasan pertambangan. Pertama, perlakuan gubernur terhadap keputusan itu, tidak melanggar ketentuan.

Kedua, Ali Mazi harus memenuhi keinginan rakyatnya seperti saat kampanye beberapa waktu lalu. Saat menggelar sosialisasi di Pulau Wawonii dalam pencalonan gubernur, Ali Mazi sempat berjanji akan mengevaluasi seluruh IUP yang ada di Pulau Wawonii.

Baca Juga :  Mantapkan Diri Maju Pilgub Sultra, Ridwan Bae Road Show ke 17 Kabupaten/Kota

“Kenapa tidak, setelah mendapatkan jabatan (gubernur), untuk memenuhi seluruh keinginan masyarakat,” jelasnya.
Ketiga, Ali Mazi harus mampu meyakinkan para pengusaha yang terlanjur berinvestasi di daerah itu.

“Ali Mazi juga harus cermat dan meyakinkan pengusaha. Karena jika IUP dicabut maka mereka (pengusaha) bisa menuntut. Kalau boleh Ali Mazi faslitiasi dengan baik, caraya yakin kan pengusaha bahwa ada pelanggaran yang ada jika tetap dilanjutkan penambangan di sana,” paparnya.

Langkah Ali Mazi ini, kata Ridwan, harus pula didukung oleh pemerintah pusat dalam bentuk surat.

“Mungkin dengan surat dari pusat ini, bisa dijadikan alat Ali Mazi untuk segera mencabut IUP dari perusahaan dimaksud. Tentu, harus ada tawar menawar dan win win solution,” tuturnya.

Mantan Bupati Muna dua periode ini pun mengingatkan agar dalam menyikapi protes masyarakat tidak perlu dilakukan kekerasan dan intimidasi.

“Beda era dulu dengan sekarang. Bila era dulu bisa paksa orang, masa serba maju sekarang ini masih ada menekan orang,” bebernya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here