Dua Kelompok Mahasiswa Gelar Demo, Tapi Berbeda Tuntutan Soal Wawonii

2070
Massa aksi dari KBM Universitas Halu Oleo Kendari.
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Seribuan massa dari dua kelompok berbeda menggelar demonstrasi hari ini, Senin 11 Maret 2019.

Dua kelompok yang menggelar demo itu adalah Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Halu Oleo dan Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari.

-Advertise-

KBM Universitas Halu Oleo menggelar demo di Polda Sultra menuntut agar kasus pemukulan mahasiswa dan masyarakat saat demo tolak tambang di Pulau Wawonii Rabu 6 Maret 2019 diusut tuntas oleh polisi.

Setidaknya, ada tiga tuntutan mahasiswa dalam kasus kekerasan terhadap massa yang demo. Namun, berdasarkan pernyataan sikap yang jurnalis terima, tak ada satu pun tuntutan mereka mempersoalkan kehadiran tambang di Pulau Wawonii.

Yakni, meminta Kapolda Sultra agar segera mencopot Kapolres Kendari. Meminta kepada Gubernur Sultra untuk mencopot Kasat Pol PP provinsi Sultra dan anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap massa aksi.

Ketiga, meminta Kapolda Sultra untuk mencopot polisi yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap massa demo tambang.

Elemen lain yang turut berdemonstrasi hari ini adalah Badko HMI Cabang Kendari. Mereka menggelar demo di depan Kantor Gubernur Sultra.

Massa aksi dari Badko HMI Cabang Kendari.

Aksi mereka ini lebih menuntut pencabutan IUP di Pulau Wawonii.

Penanggung jawab aksi La Ode Muhammad Farid menyatakan, IUP di Pulau Wawonii harus dicabut karena bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau kecil.

Setidaknya, Badko HMI memiliki 5 tuntutan kepada Gubernur Sultra.

Mendukung penuh Gubernur Sultra Ali Mazi untuk mencabut 15 IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana visi misi Gubernur Sultra dalam kampanyenya,” katanya.

Kemudian, mereka menuntut Wakil Gubernur Sulawesi Teuggara LUKMAN ABUNAWAS untuk memberikan klarifikasi terkait masuknya perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan yang saat itu masih menjabat Bupati Konawe (Konawe Kepulauan masih bergabung dengan Konawe)

Baca Juga :  Kejari Bidik Proyek Pengadaan Alat Musik Setda Baubau

Lalu, menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kapolres Kendari untuk meminta maaf secara terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan atas perlakuan represif aparat kepolisian pada demo mahasiswa di Kantor Gubernur pada 6 Maret 2019.

“Menuntut Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kasat pol PP atas kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap Mahasiswa pada demo 6 Maret 2019. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk meminta maaf secara terbuka kepada HMI atas pelecehan dan diinjak-injaknya atribut serta bendera HMI,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here