Akui Teken Belasan IUP Tambang di Wawonii, Lukman Abunawas Beber Alasan

1525
Wakil Gubernur Sultra Terpilih, Lukman Abunawas.

Kendari, Inilahsultra.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas akhirnya angkat suara terkait kisruh penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pada Inilahsultra.com, Rabu 13 Maret 2018, Bupati Konawe dua periode itu tak menampik antara 2006-2007 dirinya menerbitkan belasan IUP di Konkep. Ia pun memberi klarifikasi.

- Advertisement -

Masuknya investor tambang di Konkep saat Wawonii berada di bawah kendali Kabupaten Konawe.

“Untuk pengembangan potensi SDA demi kesejahteran masyarakat jika dikelola dengan sebaik-baiknya,” ucap Ketua KONI Sultra mengungkap alasan dirinya melegalkan tambang di Konkep.

“IUP di Konkep dikeluarkan pada tahun 2006-2007, ketika masih gabung dengan Kabupaten Konawe/Kab induk. Sesuai prosedur & ketentuan yang berlaku, tujuan untuk pengembangan potensi SDA demi kesejahteraan masyarakat,” urainya.

Lukman bersikukuh lampu hijau eksplorasi tambang mineral dan batuan pada investor semata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dalih Sesuai RTRW Nasional

Merujuk RTRW Nasional, Lukman menyebut Pulau Wawonii masuk dalam wilayah yang dimungkinkan untuk kawasan pertambangan.

Penerbitan IUP yang ditekennya sejalan pula dengan Keputusan Kementerian ESDM No 3673 tahun 2014 tentang kawasan Pulau Sulawesi. Dimana Pulau Wawonii masuk wilayah tambang jenis logam/nikel dan pasir kerikil.

Secara legal, lanjut Lukman, keputusannya mendukung investor tambang di Wawonii turut diperkuat dengan aturan. Ia kemudian mengutip UU No 27 tahun 2014 Jo, UU no 1 tahun 2017 tentang pulau-pulau kecil sebagai dasar hukumnya. Menurutnya, Pulau Wawonii, Pulau Kabaena, Pulau Maniang dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kolaka tidak soal untuk ditambang.

Ke seluruh pulau itu, urainya, dimungkinkan untuk kawasan pertambangan nikel dan Sirtu. Khususnya di Konkep yang kini memicu konflik berdarah pascademo tolak tambang oleh masyarakat Wawonii.

Baca Juga :  Gubernur Sultra Akan Tetapkan Aturan yang Wajib Ditaati Perusahaan Asing

“Syaratnya mengutamakan pelestarian lingkungan hidup, jaminan reklamasi, dan yang utama tidak ada Kahar (kerusuhan dan komitmen dengan masyarakat),” jelasnya.

Meski dirinya telah menyetujui pemberian IUP di Pulau Wawonii, kala itu setahu Lukman, eksploitasi tambang oleh investor tidak serta merta berjalan.

“Karena pemegang IUP harus ke lokasi untuk komunikasi dengan masyarakat. Apa mau diterima atau tidak. Jika masyarakat menerima tentunya ada syarat-syaratnya. Misalnya faktor Amdal diperhatikan, komitmen dengan masyarakat dan adanya jaminan reklamasi paskapenggalian. Ini yang normal tapi jika masyarakat menolak tentu tidak dapat dilaksanakan untuk operasi pengangkutan ore nikel,” pungkas Lukman.

UU Nomor 27 Tahun 2007, Tak Ada Tambang di Kawasan Pesisir

Kawasan Pesisir sejatinya tak dibolehkan untuk aktifitas pertambangan. Hal ini merujuk UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada Pasal 23 disebutkan, pulau-pulau kecil dan perairan diperuntukkan kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budaya laut.

Termasuk juga untuk usaha pariwisata, perikanan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan.

Pulau-pulau kecil sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 2007 mencakup adalah pulau dengan luas wilayah lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.

Merujuk data, Kabupaten Konkep hanya memiliki luas tak lebih dari 1.514 kilometer. Masuk dalam kategori pulau kecil merunut ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007.

30 Persen Daratan Konkep Digadai ke Investor Tambang

Lukman Abunawas mengklaim hanya ada 11 IUP tambang di Wawonii diteken selama dirinya menjabat Bupati Konawe.

“Seingat saya kurang lebih 11 IUP dari tahun 2006-2007. Semuanya belum operasi dan tidak ada masalah,” ujar Lukman.

Baca Juga :  Cegah Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Sultra Gelar Sosialisasi di Buton

Sayang Lukman tak merinci nama perusahaan pemegang IUP di kabupaten pesisir itu. Kata dia, izin eksplorasi tambang nikel dan kromit di Konkep diterbitkan sejak 2006-2007.

Namun merujuk data, rentang tahun 2007-2012, Wagub Sultra Lukman Abunawas diketahui menandatangani sekitar 16 lembar IUP tambang di Kabupaten Konkep. Itu dilakukan saat masih menjabat sebagai Bupati Konawe.

Ketika itu secara administrasi Kabupaten Konkep masih bergabung dengan Kabupaten Konawe dengan nama Kecamatan Wawonii.

Izin tambang yang dinilai bertentangan dengan aturan menjadi awal mula aksi demontrasi berdarah di Kantor Gubernur Sultra 6 Maret lalu. Masyarakat dan mahasiswa Konkep kompak menuntut Gubernur Sultra, Ali Mazi mencabut seluruh IUP di Wawonii.

IUP tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan terbit sejak daerah tersebut masih bersatu dengan Kabupaten Konawe. Persisnya saat pemerintahan Wakil Ali Mazi, Lukman Abunawas.

Luas kawasan penambangan nikel dan kromit di Kabupaten Konkep terbilang sangat besar. Mencapai 30 persen dari luas daratan kabupaten yang kini dipimpin Bupati Amrullah.

Ada 9 IUP dinyatakan telah berakhir. Diantaranya milik PT Hasta Karya Mega Cipta (2008-2015) dengan luas IUP pengolahan kromit 1.354 Ha di Kecamatan Wawonii Selatan. PT Pasir Berjaya (2007-2014) luas IUP 1552 Ha di Wawonii Utara (kromit). PT Derawan Berjaya Mining (2010-2015) mengantongi 2 IUP dengan total luas 4000 Ha di Wawonii Tengah dan Wawonii Timur (kromit). PT Cipta Puri Sejahtera (2008-2015) memegang IUP seluas 2.036 Ha di Wawonii Barat (Nikel).

Disusul pemegang IUP besar di Konkep yakni PT Natanya Mitra Energy ( 2010-2016). Perusahaan ini mengantongi dua IUP Eksplorasi Tambang Nikel di Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Utara dan Wawonii Timur dengan total luas 7.929 Ha.

Baca Juga :  LBH Kendari : Polsek Mandonga Tak Pantas SP3 Dugaan Pencabulan Anak

PT Investa Pratama Intikarya (2009-2016) dengan luas garapan IUP Nikel 243 ha di Wawonii Selatan.

Terakhir PT Kharisma Kreasi Abadi (2009-2016) luas eksplorasi nikel 547,5 Ha di Wawonii Selatan.

Sementara ada 7 IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan yang masa berlakunya masih cukup lama.

Di Kecamatan Wawonii Tenggara dilaporkan ada dua IUP dipegang oleh PT Derawan Berjaya Mining (nikel) dan PT Gema Kreasi Perdana (kromit). Total luas olahan 1.114 Ha. Kedua IUP tersebut berlaku hingga 2028. SK IUP tambang tersebut diteken tahun 2008 saat Lukman Abunawas menjabat Bupati Konawe

Ada dua perusahaan pemegang IUP tambang yang masa berlakunya sama berakhir tahun 2028. Masing-masing PT Bumi Konawe Mining (2010) dan PT Gema Kreasi Persada (2008) Keduanya fokus melakukan eksplorasi tambang nikel di Wawonii Selatan dan Wawonii Barat.

Yang lain yakni PT Alotama Karya (2012) dan PT Komco Karya Mandiri (2011) dan PT Konawe Bakti Pratama (2012) berakhir antara Tahun 2032-2031.

Penulis : Siti Marlina

Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here