BPJS Tegaskan Korban Bom Ikan Tidak Dapat Jaminan

143
Staf Pemberian Informasi dan Penanganan Rumah Sakit BPJS Kendari, Rini

Kendari, Inilahsultra.com – Salah satu korban ledakan bom ikan, Ushar (23) asal Desa Wandaeha, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) batal melakukan operasi di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Baterahmas, Kamis 7 Maret 2019.

Pihak rumah sakit diduga menolak Kartu Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik pasien.

- Advertisement -

Dirut RS Bahteramas dr M Yusuf Hamra mengatakan, Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menanggung biaya kesehatan akibat kecelakaan yang dibuat sendiri.

“Kami siap melakukan operasi, jika biayanya sudah terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Pemberian Informasi dan Penanganan Rumah Sakit BPJS Kendari, Rini menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga, korban tidak mengalami musibah di laut, melainkan di darat.

“Setelah kami konfirmasi kepada mertua korban, itu bukan bom ikan tapi petasan yang terbuat dari botol kaca yang menyerupai bom ikan yang dirakit sendirinya oleh korban,” kata Rini, Selasa 12 Maret 2019.

Masih dalam pengakuan mertua korban, di daerah tersebut banyak warga hobi merakit barang berbahaya ini.

“Mohon maaf kalau hobi dengan membahayakan atau mencelakakan diri sendiri itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan,” katanya.

Hal ini, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan manfaat yang tidak dijamin BPJS pasal 52 huruf (f) ganguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat hobi yang membahayakan diri sendiri.

“Semua itu ada prosedur yang mengatur dan setiap BPJS mengeluarkan biaya harus diperjelas dan pastikan sudah sesuai ketentuan atau tidak, dan kejadian ini sudah jelas tidak dapat jaminan dari BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Walaupun korban ini mendapat kecelakaan di laut, dalam aktivitasnya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam pasal 9 disebutkan, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang menganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Baca Juga :  Banjir Rendam Sentra Produksi Padi, Distan Sultra : Stok Pangan Aman

“Jadi kalau korban bom ikan di laut dengan dilakukan sendirinya jelas melanggar undang-undang, maka ini tidak mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Seharusnya, kata dia, aktivitas itu dapat dicegah karena membahayakan.

“Seandainya korban masih dalam kategori anak-anak tetap akan mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan tapi ini orang dewasa yang berusia 20 tahun ke atas,” ucapnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here