Kendari, Inilahsultra.com – Kabupaten Konawe Kepulauan resmi pisah dari Kabupaten Konawe Tahun 2013. DPR RI mensahkan kabupaten pesisir itu sebagai daerah otonomi baru (DOB) dalam sidang paripurna 12 April 2013.
Kabupaten yang lebih dikenal sebagai Pulau Wawonii itu menyandang status baru Kabupaten Konkep sesuai UU Nomor 13 Tahun 2013.
Mekarnya daerah berjuluk Pulau Kelapa ini tak lepas dari andil Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas. Di eranya lah Konkep berhasil berdiri menjadi satu kabupaten administrasi mandiri. Terpisah dari Kabupaten Konawe.
Perjuangan pemekaran Kabupaten Konkep memang tak bisa dimungkiri mulai bergaung era pemerintahan Lukman Abunawas. Ketua KONI itu dua periode memimpin Kabupaten Konawe, induk Kabupaten Konawe Kepulauan.
Ia adalah Bupati Konawe ke-7. Masa jabatan 2003-2013. Periode pertama, Lukman Abunawas berduet dengan Tony Herbiansyah memimpin roda pemerintahan Kabupaten Kendari, sebelum berubah nama menjadi Kabupaten Konawe.
Tahun 2008-2013, Lukman Abunawas berdampingan dengan Masmuddin kembali menahkodai Kabupaten Konawe.
Selama 10 tahun berkuasa, Lukman Abunawas sukses memekarkan sejumlah daerah di Sultra. Sebut saja, Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Selatan. Termasuk paling akhir adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
“Perjuangan untuk pemekaran DOB Kab KonKep, tidak usah saya bicara panjang lebar, tanya saja tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dam wanita. Perjuangan saya hanya Allah yang tahu,” ungkap Lukman Abunawas, Rabu 13 Maret 2019 melalui pesan Whatsappnya.
Meski enggan membeberkan secara rinci, pada Inilahsultra.com Lukman akhirnya bercerita bagaimana siasat meyakinkan pusat agar menggolkan usulan pemekaran Kabupaten Konkep saat didinya masih menjabat Bupati Konawe.
Sejatinya, kata Ketua KONI Sultra itu, Wawonii belum layak menyandang DOB. Banyak syarat regulasi yang membentur usul pemekaran Pulau Wawonii saat itu. Salah satunya adalah luas jumlah penduduk.
Lukman tak patah semangat. Ia menyusun siasat merancang rekayasa data jumlah penduduk demi meyakinkan tim DOB pusat agar merestui pemekaran Kabupaten Konkep.
“Satu hal yang saya infokan, bahwa ketika itu jumlah penduduk di KonKep tidak memenuhi syarat. Maka termasuk saya membohongi Tim Pusat DOB (Depdagri dan Komisi 2 DPR RI,),” ulas Lukman.
Pemekaran Konkep terselamatkan dengan adanya bisnis IUP tambang yang ia teken selama memimpin Kabupaten Konawe. Kata Lukman dirinya merangkum data fiktif jumlah penduduk Pulau Wawonii dengan menyertakan awak perusahaan tambang.
Keberadaan tambang dijadikan pijakan untuk menggelembungkan jumlah penduduk di Wawonii.
“Data terakhir diminta (jumlah penduduk). Itu syarat penting. Ketika saya merekayasa penduduk dengan memasukan data fiktif dari tenaga kerja pada sektor pertambangan, dengan jumlah perusahaan tambang emas, nikel dan krom,” cerita Lukman.
Kata dia, tidak sedikit keringat dicurahkan guna memekarkan Kabupaten Konkep. Semata agar daerah terpencil itu bisa keluar dari ketertinggalan dan status terisolir.
“Belum lagi saya ngotot sampai pukul meja dan teriak-teriak untuk membela masyarakatku Wawonii. Faktor rentang kendali yang cukup jauh dengan pusat ibu kota Unaaha. Kalau tenaga, pikiran dan finansial, itu sumbangan pribadi LA,” pungkas Lukman.
Sayang, paskamekar, kebijakan penerbitan IUP tambang di Konkep memicu konflik baru. Polemik berkepanjangan menolak aktivitas tambang di Wawonii terus disuarakan.
Terkini, aksi demosntrasi “Tolak Tambang Wawonii” oleh warga dan mahasiswa Konkep berujung rusuh. Dua kali berturut ujuk rasa penolakan tambang berakhir ricuh antara aparat dan mahasiswa.
Masyarakat dan mahasiswa Konkep menuntut Gubernur Sultra, Ali Mazi mencabut belasan IUP tambang yang diketahui terbit sejak era Lukman Abunawas itu.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
