Pembekuan IUP di Pulau Wawonii Tepat Meski Terlambat

160
Erwin Usman

Kendari, Inilahsultra.com – Banyak pihak menyayangkan terjadinya dua kali bentrokan terkait demo menolak tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) sekaligus Ketua DPP POSPERA Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Erwin Usman dalam rilisnya kepada Inilahsultra.com.

- Advertisement -

“Saya turut prihatin dan menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan dalam dua kali aksi massa. Solidaritas saya untuk para korban. Bagaimana pun eskalasi konfliknya, semangat perdamaian, persaudaraan, serta persatuan kita sebagai sesama warga Sultra adalah hal utama,” kata Erwin Usman.

Menurutnya, respon Gubernur Sultra Ali Mazi sudah baik dalam hal pemberhentian sementara 15 IUP di Pulau Wawonii walaupun terlambat.

“Sebab dalam dua kali aksi telah terjadi tindakan kekerasan dan ada korban, baik dari pihak warga maupun aparat. Suatu kondisi yang mestinya tidak perlu terjadi, jika Gubernur Ali Mazi lebih responsif dan segera menggelar dialog yang adil dan demokratis dengan warga Wawonii yang gelar aksi, maupun dengan perwakilan mahasiswa,” ujarnya.

Menurutnya, langkah membekukan 15 IUP di Wawonii hanya dapat bermakna hukum jika diikuti dengan dikeluarkannnya suatu surat keputusan gubernur terkait hal tersebut.

“Sebab IUP adalah produk hukum. Ada tata cara dan prosedur pembatalan atau penghentiannya yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Oleh karena itu, gubernur sebaiknya mengambil langkah tegas berikutnya dengan mengeluarkan suatu keputusan tertulis guna menguatkan pernyataannya di media massa,” jelasnya.

Lebih strategis dari itu, lanjut Erwin, akan sangat baik jika Gubernur Ali Mazi segera mengkoordinasikan digelarnya suatu tindakan audit atas ratusan IUP tambang yang terbit di Sultra sejak tahun 2009. Termasuk 15 IUP yang ada di pulau Wawonii.

Baca Juga :  Setelah Konut, Gempa Bumi Guncang Pulau Wawonii

Gubernur juga dapat menggunakan instrumen UUPPLH 32/2009 untuk tindakan audit ini. Juga akan sangat kuat bila mengkoordinasikannya dengan KPK melalui program Koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba. Hal ini untuk menyasar dugaan adanya praktek korupsi dalam proses terbitnya IUP, dan pada saat operasionalnya.

“Semoga dengan kasus Wawonii ini, Gubernur Ali Mazi bisa mengambil pelajaran dengan memberi respon cepat (quick response) dalam menyikapi persoalan-persoalan kerakyatan dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here